"Keberhasilan TPID Kabupaten Badung meraih TPID Berprestasi di wilayah Jawa-Bali tidak terlepas dari koordinasi yang baik antar instansi seperti Pemprov, Pemkot/Pemkab, Bank Indonesia, TNI/Polri, Pertamina, Bulog, PPI, PD Pasar, distributor, dan instansi terkait lainnya, serta dukungan seluruh masyarakat dalam mengendalikan inflasi," kata Wakil Ketua TPID Provinsi Bali Causa Iman Karana dalam keterangan tertulisnya diterima Antara, di Denpasar, Kamis.
Causa mengemukakan, kemenangan TPID Kabupaten Badung kali ini diantarkan oleh Program Unggulan Kabupaten Badung yaitu Kembang Tri Pura: Pengembangan (Kembang) Tiga (Tri) Pangan Utama Strategis (Pura), yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan kelompok ternak ayam dan kelompok petani (subak) di Kabupaten Badung.
Kerja sama ini untuk meningkatkan produksi tiga pangan utama strategis, antara lain telur ayam ras, bawang merah dan cabai, serta untuk mewujudkan produksi komoditi tersebut merata sepanjang tahun.
Upaya tersebut mendukung terwujudnya inflasi Provinsi Bali yang tercatat cukup rendah dan stabil di tahun 2018 yaitu sebesar 3,13 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 3,32 persen (yoy), serta sejalan dengan sasaran inflasi nasional yang sebesar 3,5 ± 1 persen (yoy) pada tahun 2018.
Rakornas Pengendalian Inflasi X pada Kamis (25/7) di Jakarta ini diselenggarakan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan dengan mengambil tema "Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif”.
Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi X 2019 diumumkan pemenang dari penghargaan TPID yang telah terbentuk di seluruh Indonesia berdasarkan kinerja pada Tahun 2018. Penghargaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu TPID Kabupaten/Kota Berprestasi diberikan kepada TPID Kab/Kota non IHK (bukan kabupaten/kota sampel inflasi), kemudian TPID Kabupaten/Kota Terbaik diberikan kepada TPID Kab/Kota IHK (kabupaten/kota sampel inflasi), dan terakhir TPID Provinsi Terbaik, masing-masing mewakili Kawasan Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusra-Maluku-Papua.
"Selain TPID Kabupaten Badung yang berhasil mendapatkan predikat berprestasi, TPID Kabupaten Bangli juga berhasil masuk nominasi kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi di wilayah Jawa-Bali," ujar Causa.
Adapun TPID Kabupaten/Kota Terbaik 2018 wilayah Jawa-Bali diperoleh TPID Kota Kediri. Sementara TPID Provinsi Terbaik 2018 wilayah Jawa-Bali diberikan kepada TPID Provinsi DKI Jakarta.
Selain dihadiri Wapres Jusuf Kalla yang membuka dan memimpin Rakornas, turut hadir dalam Rakornas yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Selain itu, hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso dan Gubernur BI Perry Warjiyo serta 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, lanjut dia, menekankan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pengendalian inflasi dilakukan dengan memperkuat sinergi kebijakan, meningkatkan ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi pangan.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam laporannya menyampaikan secara ringkas beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Konsistensi kebijakan pengendalian inflasi yang didukung oleh program pengendalian inflasi di seluruh wilayah di Indonesia dapat mengarahkan inflasi nasional dalam empat tahun terakhir 2015-2018 berada dalam kisaran target.
Inflasi hingga pertengahan 2019 juga tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1 persen. Gubernur Bank Indonesia menyebutkan bahwa sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia merupakan kunci bagi terjaganya inflasi berada dalam kisaran sasaran tersebut.
"Pada Rakornas Pengendalian Inflasi X 2019 inipun mengangkat isu-isu penting dalam pengendalian inflasi termasuk di dalamnya strategi pengendalian inflasi ke depan," kata Causa.
Terdapat tiga strategi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi ke depan yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakornas kali ini. Pertama, terus melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan pendukungnya melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di luar Jawa.
Kedua, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, antara lain melalui pengembangan model kerja sama perdagangan antardaerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah.
Ketiga, memperluas penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian dan perluasan akses pasar bagi petani.
Strategi tersebut akan menjadi acuan pengendalian inflasi ke depan, khususnya bagi TPID se-Provinsi Bali untuk mendukung terkendalinya ekspektasi inflasi sesuai sasaran, serta dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.
Tidak lupa dalam hal pengendalian inflasi, TPID se-Provinsi Bali juga akan mengintegrasikan upaya pengendalian inflasi dengan teknologi dan sistem informasi dengan tetap didukung oleh upaya koordinasi berkelanjutan agar dapat mendukung tercapainya inflasi tetap rendah dan terkendali dalam sasaran inflasi yang makin rendah pada kisaran 3,0 ± 1 persen di 2020-2021 dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.***1***
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2019
