Pengamat: Posisi menteri strategis bisa jadi pembuktian PDIP

8 Agustus 2019 20:58 WIB

Arsip-Direktur Indopolling Network Wilhelmus Wempy Hadir (kiri) dalam pemaparan survei di Jakarta, Jumat (12/4). (ANTARA/Rangga)

Pengamat dan Peneliti dari Indopolling Network Wempy Hadir mengatakan bahwa posisi menteri yang strategis dapat menjadi sebuah ajang pembuktian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap persepsi masyarakat yang merasa kontra dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kongres V PDIP, di Sanur, Bali.

"Persepsi publik pasti akan terjadi. Bagaimana pun juga pasti akan ada pro dan kontra di dalam publik. Dan kita hanya bisa melihat nanti, apakah Mega dan kader-kader PDIP ini layak untuk dipilih Jokowi sebagai menteri di kabinetnya dengan tugas-tugas yang strategis," ujar Wempy saat dihubungi, di Jakarta, Kamis.

"Menteri terbaik dari PDIP yang bisa memperjuangkan rakyat, sehingga omongan presepsi publik yang negatif bisa terbantahkan dengan kinerja yang baik dari mereka selama jadi menteri," ujarnya pula.

Ia kemudian memberikan gambaran mengenai posisi menteri yang dirasa cukup strategis. Beberapa di antaranya adalah menteri dalam negeri, menteri BUMN, menteri hukum dan hAM, menteri sekretaris negara hingga menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).

"Posisi-posisi ini strategis. Itu adalah 'menteri-menteri bangsa', karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik. Misalnya PUPR berurusan dengan infrastruktur, mendagri dengan menjalankan administrasi publik, dan lainnya," ujar Wempy.

Namun, ia menambahkan bahwa bagaimana pun kualitas individual dari tokoh-tokoh politik, baik dari kader PDIP, partai politik lain, maupun dari kalangan profesional tetap harus menjadi prioritas Joko Widodo dalam memilih menteri-menterinya.
Baca juga: Pengamat nilai wajar PDIP meminta "jatah" kursi menteri ke Jokowi

Wempy juga berpendapat bahwa Joko Widodo tidak akan kompromi dengan partai politik lain, bahkan termasuk PDIP, jika harus bicara soal calon menteri yang berkualitas yang datang dari kalangan profesional dan nonpartisan.

"Saya kira Jokowi sangat fair untuk orang-orang dengan kalangan nonpartisan, profesional yang mampu menjalankan tugas dan membantu presiden dalam tugas-tugas berat sekali pun," kata dia.
Baca juga: Ketua DPP PKB sebut tidak masalah PDIP minta jatah menteri banyak

Nama-nama seperti Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti ia jadikan contoh dari menteri-menteri nonpartisan yang memiliki kinerja bagus selama periode kepemimpinan Jokowi-JK, dan ia anggap sebagai "eksekutor".

"Menteri-menteri 'eksekutor' seperti itu kan dibutuhkan oleh Jokowi, sehingga tugas presiden bisa terbantu oleh para menteri," kata Wempy.