Praktisi hukum perkebunan dari Dentons HPRP Maurice Situmorang di Jakarta, Jumat menyatakan, moratorium sawit yang ditetapkan pemerintah, selain memfasilitasi survei produksi sawit nasional, juga dalam rangka merangkul keinginan Uni Eropa untuk memastikan bahwa produksi sawit dalam negeri sustainable.
"Namun instruksi presiden tersebut tidak dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan teknis yang memadai, sehingga menyebabkan ketidakpastian diantara para pelaku industri," ujarnya melalui keterangan tertulis.
Peraturan ini, tambahnya, juga dapat menjadi amunisi pemerintah melawan langkah Uni Eropa yang berusaha membatasi impor minyak kelapa sawit dari Indonesia, dan menerapkan cukai cukup besar kepada para eksportir minyak sawit dari Indonesia.
Dengan peraturan itu, menurut dia, menunjukkan Pemerintah Indonesia tegas dalam upaya menjadikan industri perkebunan sebagai industri yang sustainable dan tetap dalam komitmennya menjaga kelestarian dan keberagaman hutan Indonesia.
Dikatakannya, petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi pelaku Industri dapat menunjukkan kepada Uni Eropa bahwa produksi Sawit Indonesia adalah sustainable.
"Dari segi volume pasar Eropa tidak sebesar pasar Tiongkok atau India, namun jika kita berbicara mengenai market, kita tidak hanya mau menjual produk ke India dan Tiongkok saja. Kita mau hasil produksi kelapa sawit Indonesia dapat dipasarkan ke seluruh negara tanpa ada perbedaan atau diskriminasi ” kata Maurice.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya menuntut Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) atas tindakannya merancang kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019.
Kebijakan tersebut mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai produk yang tidak berkelanjutan dan memiliki resiko tinggi sehingga dinilai berpotensi menghambat masuknya CPO dari Indonesia ke Eropa.
Selain itu, Uni Eropa juga menerapkan Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS) terhadap impor biodiesel dari Indonesia terkait dugaan subsidi pada produk sawit. Besarannya berkisar antara 8-18 persen dan dijadwalkan mulai berlaku 6 September 2019.
“Saya tidak setuju dengan tuduhan Uni Eropa itu. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan – Kelapa Sawit (BPDP-KS), salah satunya berasal dari pungutan pemerintah ke para pengusaha sawit yang melakukan kegiatan ekspor," katanya.
Pungutan itu kemudian dikelola dalam suatu wadah yang bertujuan untuk mengembangkan industri sawit nasional, sehingga menjadi salah kaprah kalau itu disebut atau dikategorikan sebagai bentuk subsidi, seperti yang dituduhkan,” jelas Maurice.
Selain melalui WTO, dia juga meminta pemerintah agar melakukan pendekatan lain kepada Uni Eropa.
“Mungkin harus dilakukan semacam political approach dengan penekanan bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional jangan sampai ada salah satu pihak merasa superior dari yang lain," katanya.
Baca juga: Darmin: Moratorium izin hutan sawit untuk pembenahan
Baca juga: Moratorium sawit selesaikan tumpang tindih kawasan hutan
Pewarta: Subagyo
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
