India, yang berusaha memperkuat cengkeramannya atas kawasan yang juga diklaim oleh tetangganya, Pakistan, pekan ini menghapus hak negara bagian itu untuk membuat undang-undang sendiri dan mengizinkan warga dari luar Kashmir membeli properti di sana.
Sejak Ahad, hubungan telekomunikasi telah dibekukan, sedikitnya 300 pemimpin dan pertemuan-pertemuan publik dilarang, secara efektif warga tinggal di rumah di kawasan yang dicabik pergolakan itu.
Gambar-gambar televisi memperlihatkan puluhan orang berjalan di jalan-jalan Srinagar, kota utama di Kashmir, untuk pertama kali pekan ini untuk melaksanakan Sholat Jumat di masjid-masjid yang dijaga polisi.
"Tiap saat kami merangkul India, mereka mengiris leher kami," tulis poster tulisan tangan di satu masjid, yang juga mendesak warga Kashmir untuk tidak menjual lahan dan mengadakan protes-protes setelah Sholat Idul Adha pada Senin.
Para pemimpin di Kashmir telah memperingatkan bahwa penghapusan status khusus itu akan dipandang sebagai tindakan agresi terhadap rakyat negara Himalaya itu. Lebih 50.000 orang tewas dalam revolusi yang sudah berlangsung 30 tahun di Kashmir menentang kekuasaan India.
Baca juga: Panglima Pakistan: Militer akan "lakukan apa pun" untuk Kashmir
Sejauh ini tak ada protes-protes besar tetapi sejumlah warga dan perwira polisi mengatakan kepada Reuters bahwa penolakan terhadap keputusan itu meningkat.
Polisi mengerahkan pasukan yang dilengkapi dengan alat-alat perlindungan untuk menghadapi massa dan ditempatkan beberapa meter dari sekitar Masjid Jama di sal;ah satu sudut Srinagar. Seorang perwira mengatakan ia menghadapi serangan berupa lemparan batu oleh anak-anak muda.
Namun, di New Delhi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Raaveesh Kumar mengatakan dalam jumpa pers bahwa situasi keamanan di Kashmir tenang dan ketaksukaan yang dilampiaskan orang-orangnya bersifat ":sangat sementara".
Secara terpisah ia mengatakan kepada Reuters,"Hanya di luar Srinagar, keadaan akan kembali normal."
"Orang-orang melakukan kegiatan mereka, kendaraan seperti biasa berjalan normal.Jika kami yakin dapat menegakkan undang-udang, saya fikir pembatasan-pembatasan akan dikendurkan. Saya yakin betul," kata Kumar.
Sumber: Reuters
Baca juga: India tahan 300 politisi Kashmir untuk redam aksi protes
Baca juga: PM Pakistan berencana bawa isu Kashmir ke DK PBB
Pewarta: Mohamad Anthoni
Editor: Chaidar Abdullah
Copyright © ANTARA 2019
