Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri di kabinet.Ya, kurang etislah. Yang pertama, presiden memiliki hak prerogatif, katanya
"Ya, kurang etislah. Yang pertama, presiden memiliki hak prerogatif," katanya, di Jakarta, Sabtu, menanggapi kelakar yang disampaikan Megawati Soekarnoputri soal jatah menteri pada Kongres V PDI Perjuangan.
Hal itu diungkapkannya saat diskusi Perspektif Indonesia bertema "Membaca Arah Tusukan Pidato Mega" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network.
Baca juga: Golkar sebut wajar partai pemenang pemilu minta jatah menteri banyak
Meski, diakui Imelda, kongres sejatinya merupakan forum internal yang berkaitan dengan konsolidasi partai.
Menurut dia, sebenarnya Presiden Joko Widodo pun sudah mengerti dan sudah pasti memberikan porsi terbanyak menteri untuk PDIP sebagai partai pengusung dan pemenang pemilu.
Pengalaman ketika SBY menjadi presiden, kata dia, baik periode 2004-2009 maupun 2009-2014, tidak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri.
Baca juga: Pengamat nilai wajar PDIP meminta "jatah" kursi menteri ke Jokowi
"Saya kira jelas di masa Pak SBY tidak melihat yang seperti itu. Jadi, agak surprising juga diminta secara terbuka oleh Bu Mega," katanya.
Setahu Imelda, dalam 10 tahun ini tidak ada partai politiknya yang meminta jatah menteri secara terbuka, apalagi disampaikan langsung kepada presiden terpilih.
Baca juga: Jokowi jawab kelakar Megawati soal "jatah" menteri PDIP
Sebelumnya, dalam pidato sambutannya pada Kongres V PDIP di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkelakar bahwa partai tersebut harus memeroleh kursi menteri yang banyak.
Mega juga berseloroh tidak mau menerima jika partainya hanya diberikan empat kursi menteri.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
