Pengamat: Tak ada alasan parpol menolak GBHN

13 Agustus 2019 19:20 WIB

Sarasehan Akbar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) terkait "Jihad Konstitusi Muhammadiyah dalam Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN" di Hotel Margo Depok (Antara Sumut/Ist)

Pengamat dan peneliti politik dari Indopolling Wempy Hadir mengatakan bahwa tidak ada alasan partai politik menolak usulan mengembalikan kewenangan MPR RI dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Saya bisa melihat bahwa karena ini merupakan kepentingan bersama, saya kira tidak ada alasan bagi parpol untuk menolak," kata Wempy saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Jika melihat komentar dari beberapa politisi dari sejumlah partai politik, dia menilai bahwa hampir semua partai sepakat dengan wacana amandemen UUD 1945 terbatas pada pembahasan GBHN itu.

"Bahkan Gerindra sendiri pun saya lihat dari pernyataan politisinya, sepakat. Mungkin ada beberapa parpol yang masih ragu karena ada kepentingan politik sehingga memiliki pertimbangan lain," kata Wempy.

Baca juga: NasDem: Amandemen harus mengedepankan visi kebangsaan
Baca juga: Pengamat sebut ada sejumlah masalah yang memerlukan GBHN
Baca juga: Pakar: GBHN tidak diperlukan karena sudah ada UU No 25 Tahun 2004

Ia berpendapat bahwa GBHN bukanlah urusan satu partai, melainkan urusan bagi keberlangsungan bangsa dan negara serta diperlukan sebagai kompas bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik.

Selain itu, menurut dia, dengan adanya GBHN juga akan membantu presiden yang sedang bertugas maupun calon presiden di periode selanjutnya agar "stay on track" dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk kemajuan bangsa.

Baca juga: Reaktivasi GBHN, Wapres: Apa rakyat mau haknya diambil MPR lagi?
Baca juga: Pakar nilai GBHN tidak relevan dengan sistem tata negara saat ini
Baca juga: Ketua DPR: amandemen UUD 1945 jangan terburu-buru

Sebelumnya, sejumlah anggota MPR RI menilai GBHN diperlukan agar bangsa Indonesia memiliki arah dan pedoman berbangsa yang jelas.

Menurut anggota Fraksi PKS MPR RI Andi Akmal Pasluddin, UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak cukup dan tidak memiliki legitimasi kuat sehingga MPR harus memiliki garis-garis besar.

Selain itu, Kongres V PDI Perjuangan merekomendasikan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali diberikan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan dengan adanya GBHN maka semuanya dibimbing oleh sebuah arah, yakni bagaimana bangsa Indonesia maju dan dapat menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa maju.