DPD puji Presiden Jokowi prioritaskan bangun tol laut

14 Agustus 2019 17:39 WIB

Kapal Tol Laut saat berlabuh di Tahuna.

Kebijakan pembangunan tol laut itu adalah langkah tepat, karena Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono memuji program pemerintah Presiden Joko Widodo yang menerapkan prioritas kebijakan pembangunan di bidang kemaritiman melalui tol laut sebagai poros maritim dunia.

"Kebijakan pembangunan tol laut itu adalah langkah tepat, karena Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia," kata Nono Sampono pada diskusi "Dialog Kenegaraan: Langkah Demokrasi Republik Indonesia Setelah Usia ke-74" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Nono Sampono, dengan potensi kemaritiman yang sangat besar tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua terus melanjutkan pembangunan tol laut untuk meningkatkan daya dukung daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Saya sebagai pimpinan DPD RI, memuji program pembangunan kemaritiman. Pada pemerintahan sebelumnya, pembangunan kemaritiman ini nisbi tidak disentuh," ucapnya.

Anggota DPD RI dari provinsi kepulauan Maluku ini menjelaskan, Indonesia secara geografis adalah negara maritim, bahkan negara maritim yang terbesar di dunia, tapi pembangunan di Indonesia dengan pendekatan kontinental.

"Mengandalkan sumber daya alam (SDA) di darat sudah maksimal, sehingga kemaritiman menjadi alternatif dengan mengembangkan ekonomi kreatif. China dan Jepang, sudah membangun sektor maritim dalam menambah penghasilan negara," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Nono juga menyinggung soal perkembangan dunia internasional yang mengarah pada bidang demokrasi, ekonomi, dan pertahanan. Karena itu, menurut Nono, pembangunan Indonesia ke depan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan isu internasional, sehingga menjadi relevan.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mardani Ali Sera, mengatakan dalam pandangannya Indonesia membutuhkan minimal tiga syarat untuk maju, yakni konsolidasi demokrasi, stabilitas politik dan keamanan, serta pertumbuhan ekonomin yang berkualitas.

Menurut Mardani, pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerintah harus mampu menurunkan kesenjangan sosial melalui indeks gini rasio. "Gini rasio saat ini sudah menurun dari 0,41 menjadi 0,39. Kedepan harus diturunkan lagi sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan di masyarakat," katanya.