Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menginstruksikan jajarannya untuk memberikan dana desa sampai Rp4 miliar untuk kawasan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Indonesia.Di direktorat itu, kami memiliki program untuk PPKT yang sedang kami proses
"Sekarang 'kan dana desa besarnya antara Rp800 juta sampai Rp4 miliar, PPKT itu bisa mendapatkan sampai Rp4 miliar," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Eko setuju dengan usulan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kalau negara harus hadir di daerah PPKT di Indonesia, terutama dalam membentuk kawasan konservasi di daerah itu.
Dia mengatakan ada sejumlah program yang dirancang direktorat jenderal daerah tertinggal dan daerah tertentu di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Di direktorat itu, kami memiliki program untuk PPKT yang sedang kami proses," katanya.
LIPI baru saja mengumumkan hasil penelitiannya yang difilmkan tentang delapan pulau kecil terluar di Indonesia, yaitu Pulau Yiew, Budd, Fani, Bras dan Fanildo, Liki, Bepondi, dan Miossu serta satu gugusan Kepulauan Ayau di kawasan Raja Ampat, Papua dalam suatu kegiatan penelitian yang diberi nama Ekspedisi Nusa Manggala.
Sebagai negara kepulauan terbesar dan poros maritim dunia, Indonesia memiliki 10 perbatasan maritim dengan 111 PPKT terhampar di sekitarnya. Perbatasan perairan Indonesia dan Samudra Pasifik adalah salah satunya. Minimnya informasi ilmiah tentang potensi sumber daya alam di kawasan itu mendorong LIPI melakukan ekspedisi ke tempat tersebut.
Pulau kecil terluar juga menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.
Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Safri Burhanudin mengatakan pemerintah memiliki ancang-ancang untuk menyertifikasi tanah di pulau terluar Indonesia.
"Karena kebanyakan pulau, 17.504 pulau totalnya sehingga yang terluar kurang diperhatikan. Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan adalah menyertifikasi tanah," ujarnya saat menghadiri undangan nonton bareng film dokumenter "Kisah 8 Pulau Terluar" yang diadakan LIPI di Jakarta, Rabu (14/8).
Langkah menyertifikasi tanah adalah suatu penanda kepedulian pemerintah kepada daerah pulau kecil terluar di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pemanjangan landas kontinen yang tadinya 200 mil dari pulau terluar menjadi 350 mil.
"Luas yang sedang kami klaim kurang lebih lebih luas sedikit dari Pulau Sumatera. Hampir 200.000 kilometer yang sedang kami perjuangkan untuk menambah landas kontinen," ujarnya.
Landas kontinen adalah hak mengelola daratan sampai batas pada bagian dasar laut paling ujung yang masih terhubung terhadap benua daratan ataupun kelanjutan dari benua yang ada di laut. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh sementara ini 200 mil.
Baca juga: Mendes harap menteri baru dengarkan aspirasi dari desa
Baca juga: Mendes: Pemanfaatan dana desa diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi
Baca juga: Mendes dorong desa kembangkan pariwisata dengan dana desa
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2019
