"Sekarang urus APBD dulu. Semua urus wagub, APBD tidak jadi, bagaimana? 'kan tidak ada gunanya, tidak ada yang dikerjakan nanti," katanya di Jakarta, Kamis.
Menurut Taufik, rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD tahun 2020 memiliki tenggat waktu sesuai dengan aturan dari Kementerian Dalam Negeri.
Sehingga, wakil rakyat di Kebon Sirih itu, kata dia, harus mengebut pembahasan RAPBD 2020 yang harus selesai pada periode anggota dewan 2014-2019 yang akan berakhir 25 Agustus.
"Nanti pas anggota yang baru itu tinggal melanjutkan pembahasan di komisi. Kalau tidak (diprioritaskan RAPBD 2020), nanti APBD tidak kelar," imbuhnya.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta diusulkan Pemprov DKI naik sebesar Rp6,9 triliun dari penetapan APBD 2019 sebesar Rp89,08 triliun menjadi Rp95,99 triliun.
Sementara itu, terkait pemilihan wakil gubernur DKI, lanjut dia, tidak akan ada pembentukan panitia khusus (pansus) baru tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI.
"Saya kira tidak (pembentukan pansus baru), melanjutkan saja. (anggota) DPRD yang baru akan melanjutkan. Kalau ada yang belum, nanti akan dilanjutkan," katanya.
Anggota DPRD DKI Jakarta yang baru periode 2019-2024 rencananya dilantik pada 26 Agustus 2019.
Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta berlangsung cukup lama.
Padahal sudah kosong sejak 10 Agustus 2018 setelah Sandiaga Uno yang merupakan wakil gubernur sebelumnya mengundurkan diri untuk maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Hingga saat ini tercatat sudah dilakukan rapat pembahasan draf tata tertib pemilihan wagub DKI sebanyak tiga kali yang akhirnya selesai disusun pada Selasa (9/7) lalu.
Rapat paripurna pengesahan tata tertib pemilihan Wagub DKI Jakarta yang seharusnya direncanakan berlangsung pada Senin (22/7) lalu juga tertunda.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
