"Saya kira putra-putri di Indonesia Timur, baik kalangan profesional maupun politisi ada yang memenuhi syarat untuk dipilih masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf," katanya di Ternate, Jumat.
Baca juga: Pengamat nilai asas keadilan perlu dalam pembentukan kabinet
Menurut dia, perlunya representasi daerah mewarnai kabinet Jokowi-Ma'ruf selain untuk menguatkan persatuan Indonesia, juga untuk memberi peluang kepada putra-putri dari seluruh Indonesia untuk berbakti membangun bangsa melalui kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Kalau representasi daerah diabaikan dalam pembentukan kabinet Jokowi-Ma'ruf, kata Nurdin Muhammad, dikhawatirkan akan menyuburkan persepsi negatif masyarakat di daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur mengenai perlakuan pemerintah pusat terhadap daerah.
Baca juga: Pengamat: Presiden perlu cermat dan hati-hati membentuk kabinet
Ia melihat munculnya ekspresi ketidakpuasan masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia, seperti di Papua dengan munculnya gerakan separatis, itu harus menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius terhadap kepentingan daerah, termasuk dalam pembentukan kabinet.
Menyinggung figur yang akan diposisikan sebagai Jaksa Agung, apakah dari kalangan profesional atau politisi, Nurdin Muhammad berpendapat sebaiknya dari kalangan profesional untuk menjaga marwah institusi penegak hukum itu.
"Kalau Jaksa Agung dari politisi, dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, terutama jika menangani kasus hukum yang melibatkan orang dari parpol yang satu warga dengan Jaksa Agung," katanya.
Ia mengatakan banyaknya suara miring yang muncul di masyarakat terkait penegakan hukum dalam kepemimpinan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang selama ini diketahui sebagai kader salah satu partai politik semakin menguatkan pandangan perlunya Jaksa Agung dari kalangan profesional.
"Namun, dalam memilih kalangan profesional untuk menjadi Jaksa Agung harus pula melihat rekam jejak yang bersangkutan, terutama dari segi integritas serta pola pikir dan perilaku dalam menyikapi setiap masalah hukum yang berkembang di masyarakat," katanya.
Pewarta: La Ode Aminuddin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
