Jokowi paparkan kinerja lembaga kehakiman

16 Agustus 2019 09:50 WIB

Presiden Joko Widodo (jas biru) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kelima dari kanan) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat dari kanan) didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla (ketiga dari kanan) berfoto bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (keempat dari kiri), Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua dari kanan), Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kedua dari kiri), serta para Wakil Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR/DPD, di tangga Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.

Presiden Joko Widodo memaparkan kinerja lembaga kehakiman termasuk Komisi Yudisial (KY) dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung MPR DPR DPD RI Jakarta, Jumat.

"KY terus berupaya memajukan akuntabilitas dalam pengelolaan peradilan, KY telah menjalankan fungsi pre-emtif dengan mengusulkan pengangkatan empat orang calon hakim agung," ujar Jokowi.

Jokowi menyampaikan bahwa KY telah menjalankan fungsi preventifnya dengan menyelenggarakan pelatihan pemantapan kode etik penyempurnaan pedoman perilaku bagi 412 hakim, serta pemantauan 93 perkara persidangan yang menjadi perhatian publik.

Baca juga: Jokowi dukung MK kembangkan tata kelola lembaga peradilan

"KY juga telah menjalankan fungsi represifnya, dengan merekomendasikan kepada MA untuk menjatuhkan sanksi ringan hingga berat kepada 55 hakim," ujar Jokowi.'

Selain menyampaikan kinerja KY, dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menyampaikan kinerja Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam paparannya atas kinerja MA, Jokowi menyampaikan apresiasinya atas inovasi yang dilakukan oleh MA dalam pembangunan hukum di Indonesia.

"Saya mengapresiasi upaya MA dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Saya mendukung upaya MA untuk mempermudah rakyat dalam mencari keadilan," ujar Jokowi.

Terkait dengan sistem peradilan berbasis elektronik yang sudah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan oleh MA, Jokowi mengatakan hal ini jelas semakin memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan perkara dan melakukan pembayaran.

Baca juga: Jokowi apresiasi inovasi MA

Sementara mengenai kinerja MK, Jokowi menyampaikan pihaknya akan mendukung MK untuk terus bekerja memperkokoh dan memperteguh konstitusionalisme di Indonesia.

"Saya mendukung upaya MK untuk mengembangkan tata kelola lembaga peradilan yang modern dan transparan, dengan memberikan kemudahan akses bagi pencari keadilan di MK," kata Jokowi.

Jokowi memaparkan bahwa sepanjang tahun 2019 MK telah menguji 85 perkara dan memutus 52 perkara pengujian undang-undang.

Putusan-putusan MK tersebut dikatakan Jokowi turut mendukung upaya pemerintah dalam reformasi sistem perundang-undangan dan penataan proses legislasi, sehingga memberikan kontribusi pada penguatan demokrasi konstitusional.

Baca juga: Jokowi: MPR kembangkan terobosan kreatif sosialisasikan Pancasila-NKRI