Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai prinsip indonesiasentris sebenarnya ada pada kebijakan yang diambil pemerintah, bukan pada lokasi ibu kota negara.Fahri Hamzah menilai saat ini yang lebih penting adalah memperkuat pembentukan daerah otonomi baru sebagai syarat lahirnya daerah-daerah yang lebih kuat
"Saya ingin pemerintah itu mengerti posisi Jakarta, yaitu dibuat Bung Karno dan didesain sebagai ibu kota. Jadi sebetulnya sulit meninggalkan Jakarta sebagai ibu kota," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia menilai peninggalan dari kebijakan Soekarno menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara adalah merepresentasikan tradisi maritim misalnya ada Teluk Jakarta.
Menurut dia kalau ibu kota negara dipindahkan ke pulau besar maka dikhawatirkan tradisi maritim yang ada pada sebuah ibu kota negara akan hilang.
Baca juga: Pemerintah belum berencana menambah daerah otonomi khusus baru
Baca juga: Fadli: perlu kajian serius terkait pemindahan ibu kota
Baca juga: Presiden : Pendanaan Ibu Kota Baru dari kolaborasi swasta-BUMN
"Jadi banyak hal dari Jakarta yang harus diceritakan dulu dan harus dibicarakan kepada masyarakat. Karena Jakarta ini terlalu bersejarah untuk ditinggalkan," ujarnya.
Dia menilai saat ini yang lebih penting adalah memperkuat pembentukan daerah otonomi baru sebagai syarat lahirnya daerah-daerah yang lebih kuat namun justru Presiden Jokowi melakukan moratorium.
Menurut dia, moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) selama lima tahun ini sebenarnya membuat daerah tidak berkembang.
"Kalau saya tetap ibu kota negara adalah Jakarta, dahulu Pak Harto mengupayakan pindah ke Jonggol tapi tidak bisa, lalu dipindahkan ke Teluk Jakarta sebagai kebangkitan pesisir. Ibu kota jangan diletakan di tengah dalam artian sebuah pulau karena kita mau membangun mentalitas pesisir," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
