Jaringan internet serta telepon terputus dan perkumpulan publik dilarang di Kashmir pada Agustus ini tepat sebelum New Delhi mencabut status otonomi wilayah mayoritas Muslim tersebut di bawah konstitusi India untuk menghadang aksi protes massa.
Pengisolasian Lembah Kashmir, rumah bagi hampir tujuh juta orang, menuai banyak kritikan dan pada Jumat Mahkamah Agung India mendengarkan petisi dari salah satu editor surat kabar, yang berupaya memulihkan jaringan komunikasi sehingga para jurnalis dapat kembali bekerja.
Editor eksekutif Kashmir Times, Anuradha Bhasin mengatakan kepada awak media di depan pengadilan bahwa ia tak dapat menghubungi anak buahnya lantaran jaringan telepon, baik telepon seluler maupun telepon rumah serta internet terputus.
Pengacara pemerintah, Tushar Mehta, mengatakan kepada pengadilan pasukan keamanan sedang meninjau kembali situasi tersebut dan berencana untuk mencabut pembatasan dalam "beberapa hari ke depan".
Sumber:Reuters
Baca juga: Ribuan orang berunjuk rasa di Inggris terkait Kashmir
Baca juga: Ribuan warga di Inggris gelar aksi protes di depan Komisi Tinggi India
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2019
