"Untuk mendukung Kartu Prapekerja tersebut, perlu dilakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada, terutama keberadaan BLK tersebut harus sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin masif," kata Ketua Departemen Lobi dan Humas KSBSI Andy William Sinaga saat dihubungi Antara menanggapi Pidato Nota Keuangan 2019, Presiden Joko Widodo di gedung parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan BLK yang ada di sejumlah daerah perlu ditarik kordinasinya ke pusat agar Presiden dapat segera mengkordinasikan dengan kementerian terkait untuk operasional.
Dunia kerja yang serba digital dan teknologi saat ini harus didukung oleh SDM unggul. Oleh karenanya keberadaan kartu prapekerja adalah salah satu solusi untuk mempersiapkan SDM unggul tersebut agar dapat berkompetisi di dunia kerja.
Menurut dia, kartu prapekerja merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mensinergikan program pemerintah dalam mempersiapkan SDM unggul untuk menyonsong Indonesia Maju.
"Paling penting menurut saya Presiden perlu segera memutuskan siapa otoritas yang berwenang, artinya kementerian mana yang bertanggung jawab untuk menjalankan program kartu prapekerja, apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau Kementrian Ketenagakerjaan," kata dia.
Dalam Pidato Nota Keuangan 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu pra-kerja.
"Di mana mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat," kata dia.
Baca juga: Menaker: Kartu Pra Kerja berupa pelatihan dan sertifikasi
Baca juga: Menaker jelaskan prosedur dapatkan Kartu Pra-Kerja
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2019
