Pernyataan tersebut dia ucapkan terkait pidato Jokowi di sidang tahunan MPR/DPR yang meminta izin dan dukungan untuk memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan.
"Tindak lanjut selanjutnya adalah jika komitmen ini serius artinya dalam waktu yang tidak lama harus ada keputusan supaya ketika disebutkan Kalimantan ini lokasi (kota) di mana," kata Yayat Supriatna saat dihubungi Antara, Jumat.
Yayat mengatakan jika Jokowi terlalu lama memutuskan kota di Kalimantan yang akan menjadi Ibu Kota baru dapat berdampak ke beberapa aspek, seperti melonjaknya harga tanah di Kalimantan.
"Dalam konteks penyediaan anggaran dan percepatan dalam penyusunan master plan atau penyiapan dalam konteks pengamanan lokasi di lapangan disamping kesiapan dari pemerintah daerah juga berdampak," ujarnya.
Meski begitu, dia menyarankan agar Jokowi perlu mencari waktu yang tepat untuk memutuskan kota mana di Pulau Kalimantan yang akan menjadi pengganti Jakarta sebagai Ibu Kota negara.
"Presiden harus cari momen atau waktu pas untuk mengatakan di sinilah lokasi pilihannya. Karena semua orang sebenarnya menunggu," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan lokasi Ibu Kota baru harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti berada di tengah-tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan wilayah timur Indonesia.
Selain itu, kota tersebut juga harus minim terjadi bencana dan potensi terjadinya konflik sosial.
Pewarta: Yogi Rachman
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
