Round up RAPBN 2020 - Perkuat SDM, lanjutkan infrastruktur

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah menyiapkan berbagai program pembangunan SDM.

Hal itu dilakukan untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan agar Indonesia mampu tumbuh di saat ekonomi negara-negara lain melambat.

Baca juga: Tiga kementerian ini peroleh anggaran terbesar RAPBN 2020

“Situasi krisis harus kita balik sebagai peluang, kita harus jeli. Kita manfaatkan kesulitan sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia Maju,” katanya.

Kepala Negara menyebutkan salah satu kuncinya adalah dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas SDM.

SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital.

Baca juga: Isi lengkap Pidato Presiden pada penyampaian keterangan RAPBN 2020

“Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di tingkat global,” katanya.

Ia menyebutkan jumlah penduduk Indonesia nomor empat terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusia muda, kelas menengah yang tumbuh dengan pesat.

“Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju,” katanya.

Penguatan kualitas SDM sendiri menjadi salah satu dari lima arah fokus RAPBN 2020. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi juga akan terus dilakukan dibarengi penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population.

Sedangkan arah fokus keempat, yakni penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah serta fokus kelima yaitu antisipasi ketidakpastian global juga akan terus dijaga.

Dibayangi ketidakpastian global

Dalam Rancangan APBN 2020, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen pada tahun 2020 dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak.

Pemerintah juga menetapkan asumsi ekonomi makro lainnya, yaitu tingkat inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1 persen untuk mendukung daya beli masyarakat.

Di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat.

Tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan ditetapkan sebesar 5,4 persen dengan keyakinan investasi yang akan terus mengakir ke dalam negeri.

Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar 65 dolar Amerika Serikat per barel. Target lifting minyak dan gas bumi di tahun 2020 diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Pendapatan negara sebesar Rp2.221,5 triliun, atau meningkat 9,3 persen dari 2019 yang sebesar Rp2.164,7 triliun. Sementara belanja negara pada 2020 direncanakan pemerintah mencapai Rp2.528,8 triliun. Target belanja negara tahun ini juga naik dari tahun 2019 yang sebesar Rp2.341,6 triliun.

Sedangkan defisit anggaran di 2020 ditetapkan sebesar Rp307,2 triliun atau 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu menurun dibanding APBN 2019 yang defisitnya mencapai Rp310,8 triliun atau 1,93 persen PDB.

Meski defisit fiskal menurun pada Rancangan APBN 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak akan mengurangi dorongan dari pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian sesuai target di 5,3 persen pada tahun depan.

Ia menjelaskan defisit yang menurun ke 1,76 persen PDB karena mempertimbangkan tekanan dari perekonomian global pada tahun depan. Masih tingginya ketidakpastian eksternal, membuat pemerintah lebih berhati-hati untuk menarik pendanaan dari pasar keuangan.

"Kita akan mencari titik keseimbangan, antara kehati-hatian dalam APBN namun tetap dapat menstimulasi perekonomian," ujarnya.

Lanjutkan pembangunan infrastruktur

Kendati berkomitmen untuk memperkuat SDM dengan meningkatkan kualitasnya, pemerintah tidak lupa melanjutkan pembangunan infrastruktur yang masih digenjot sejak periode pertama Presiden Jokowi memimpin.

Pemerintah berencana untuk menggelontorkan anggaran infrastruktur dari APBN 2020 sebesar Rp419,2 triliun atau meningkat 4,9 persen dibanding pagu belanja pada 2019 yang sebesar Rp399,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dari anggaran infrastruktur tersebut, sebagian besar akan digunakan untuk membangun jalan darat sepanjang 837 kilometer.

Jarak jalan yang dibangun itu meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding target pembangunan jalan pada tahun ini yang sebanyak 406 kilometer.

"Paling banyak memang untuk meningkatkan konektivitas. Jalan akan dibangun dengan luas yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019," kata Sri Mulyani.

Selain untuk membangun konektivitas jalan darat, ujar Sri Mulyani, anggaran infrastruktur dari APBN 2020 itu juga akan digunakan untuk membangun jalur kereta api sepanjang 238,8 kilometer.

Kemudian, pemerintah juga akan membangun tiga bandara baru, 49 bendungan, jembatan dengan panjang total 6,9 kilometer dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 5.224 unit rusun, serta dua ribu rumah khusus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan selain anggaran infrastruktur dari APBN sebagai instrumen fiskal, pemerintah juga mengingatkan swasta, BUMN dan juga pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

"Kami juga akan mengoptimalkan opsi-opsi Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) untuk strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang di luar APBN," ujar Darmin.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menambahkan beberapa proyek pembangunan jalan yang akan menjadi prioritas pemerintah pada 2020, antara lain, pembangunan konektivitas di kawasan tertinggal seperti pembangunan Jalan Trans-Maluku.

"Di ruas Trans Maluku, pemerintah akan membangun Jalan Weda-Sagea-Patani di Maluku Utara sepanjang 14 kilometer, dan juga pembangunan Jalan Tepa-Masbuar-Letwurung sepanjang 30 kilometer" ujarnya.

Kemudian proyek prioritas lain yang akan dibiayai dari anggaran infrastruktur adalah pengembangan Bandara Long Bawan, Bandara Nunukan di Kalimantan Utara, Bandara Saumlaki, Bandara Ewer dan Ilaga Papua.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab langsung atas pembangun infrastruktur dasar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp120,2 triliun.

Pada 2020 Kementerian PUPR akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang infrastruktur dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional, yaitu Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah serta Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup.