Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan komunikasi secara intensif dengan para tokoh, mahasiswa dan warga Papua yang tinggal di "Kota Pahlawan" Jawa Timur, setelah aksi kerusuhan di Manokwari, Provinsi Papua Barat dan demo besar di Jayapura, Provinsi Papua.Sebetulnya sudah terjalin komunikasi yang baik antara Pemkot Surabaya dengan para tokoh, mahasiswa dan warga Papua di Surabaya. Bahkan, pertemuan dengan para tokoh Papua hampir dilakukan setiap ada ajang atau kegiatan
"Kita imbau kepada pengurus RW (rukun warga) agar melibatkan warga Papua di kegiatan RW," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPB) Linmas Kota Surabaya Eddy Christijanto kepada ANTARA di Surabaya, Senin.
Menurut dia, Pemkot Surabaya selama ini melindungi semua warga Negara Indonesia yang tinggal di Surabaya, khususnya warga Papua agar bisa hidup berdampingan.
Selama ini, lanjut dia, sebetulnya sudah terjalin komunikasi yang baik antara Pemkot Surabaya dengan para tokoh, mahasiswa dan warga Papua di Surabaya. Bahkan, pertemuan dengan para tokoh Papua hampir dilakukan setiap ada ajang atau kegiatan di Pemkot Surabaya.
"Kemarin HUT Kota Surabaya, warga Papua ikut meramaikan dengan menampilkan seni budaya. Termasuk kegiatan 'cross culture' (lintas budaya) dan jamuan makan malam di acara Surabaya Marathon," ujarnya.
Untuk peristiwa penggerebekan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya terkait perusakan bendera Merah Putih beberapa hari lalu, Eddy mengatakan pemkot menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum dalam hal ini kepolisian.
"Saat ini semua diserahakan ke penegak hukum sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Eddy menjelaskan bahwa warga Papua yang tinggal di Surabaya bukan hanya di Jalan Kalasan saja, melainkan ada di Sukolilo dan kawasan lainnya.
"Selama ini mereka baik-baik saja tidak ada masalah. Cuma untuk yang di Kalasan, kita minta kepada RW setempat untuk melibatkan mereka di setiap kegiatan RW," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya menegaskan tidak ada warga asal Papua yang diusir dari Kota Surabaya usai penyerangan di Asrama Papua itu .
"Kalau ada kabar anak Papua diusir dari Surabaya, itu tidak betul. Tidak benar kalau ada pengusiran itu," katanya.
Risma mengatakan sejumlah pegawai di instansi Pemkot Surabaya juga berasal dari Papua. Bahkan Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser juga dari Papua dan beberapa camat juga dari Papua.
"Saya juga diangkat warga Papua jadi Mama Papua. Jadi pengusiran itu tidak benar," katanya menegaskan.
Baca juga: IKBPS: Warga Papua di Surabaya dalam keadaan baik
Baca juga: Risma tegaskan tidak ada warga Papua diusir dari Surabaya
Baca juga: Khofifah minta maaf pada warga Papua atas kejadian di Surabaya-Malang
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
