Saat menyampaikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat tanah di halaman Kantor Bupati Kupang di Oelemasi, Presiden mengimbau warga menyimpan sertifikat tanah yang diterima dengan baik karena sertifikat merupakan bukti hukum atas kepemilikan tanah.
"Warga harus tahu berapa luas lahan yang dimiliki seperti yang tercantum dalam sertifikat yang telah diterima," katanya.
Kasus sengketa lahan, ia melanjutkan, semestinya tidak terjadi kalau lahan tersebut sudah bersertifikat sehingga jelas batas-batas dan siapa pemiliknya.
"Ketika mendatangi daerah-daerah di Tanah Air, yang sering didengar adalah konflik tanah. Tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah. Kasus-kasus ini terjadi karena masyarakat tidak memang tidak ada bukti hukum atas tanah berupa sertifikat tanah," katanya.
Dia mengatakan, kalau pemilik lahan memiliki sertifikat tanah maka tidak akan mudah bagi pihak lain untuk mengklaim tanahnya sebagai hak milik.
Presiden berharap warga yang sudah memiliki sertifikat tanah memanfaatkannya untuk kegiatan usaha produktif.
"Apabila dijadikan agunan maka uangnya dimanfaatkan secara baik, jangan digunakan untuk kepentingan konsumtif atau berfoya-foya seperti membeli motor baru. Apabila terjadi seperti itu maka merugikan warga sendiri," katanya.
Kepada warga yang ingin menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk meminjam dana ke bank, dia berpesan agar mereka memperhitungkan kemampuan untuk membayar angsuran pengembaliannya.
"Apabila tidak mampu mencicil angsurannya maka sebaiknya tidak meminjam kredit ke bank. Apabila ada pinjaman maka harus digunakan untuk usaha yang produktif. Jangan sampai sertifikatnya hilang karena tidak mampu mengangsur kredit bank," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Presiden Jokowi menyerahkan 2.709 sertifikat tanah di NTT
Pewarta: Benediktus Sridin Sulu Jahang
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
