Surabaya (ANTARA News) - Sebanyak 5.000 Kepala Keluarga (KK) miskin di Kota Surabaya terancam tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM.
Wakil Walikota Surabaya, Arif Afandi, di Surabaya, Kamis, mengatakan hal itu dikarenakan perbedaan data jumlah penerima BLT yang ada di pemerintah pusat dan Pemkot Surabaya.
"Akibat perbedaan ini, banyak warga Surabaya yang terancam tidak dapat BLT," katanya usai menerima rombongan biker Harley Davidson Jalur Merah Putih (JMP) di Tugu Pahlawan, Kamis.
Menurut dia, data dari Pemkot Surabaya menyebutkan bahwa ada sekitar 126.000 KK miskin pada tahun 2008. Sedangkan data dari pemerintah hanya sekitar 121.000 KK miskin yang berasal dari data BPS 2005-2006.
Jika demikian, berarti masih ada selisih sekitar 5.000 KK miskin yang terancam tidak mendapatkan BLT. Untuk itu pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan pemerintahan pusat terkait hal ini.
"Jumlahnya cukup besar, jadi tidak mungkin hanya ditanggung APBD Kota Surabaya," katanya menambahkan.
Adapun skema pembagian BLT tersebut, kata Arif, terbagi menjadi dua bagian yakni pada bagian pertama Rp400.000 dan bagian kedua Rp300.000. Sehingga total dari BLT dari dua termin sebesar Rp700.000.
Jika perbedaan jumlah penerima BLT tidak segera disamakan, maka dikhawatirkan banyak warga miskin di Surabaya makin terpuruk. Apalagi naiknya harga BBM secara tidak langsung mengakibatkan angka kemiskinan di Surabaya meningkat.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008