"Ini dimaksudkan sebagai upaya pelestarian nilai kepahlawanan sekaligus penghargaan jasa terbaik para pahlawan, serta atribusi historiografi kebangsaan dalam bingkai IKN baru senafas dengan Visi Indonesia 2045," kata Deputi Publikasi dan Kampanye Tim Relawan DKI Lampung Muzzamil dalam keterangan tertulisnya di Bandarlampung, Kamis.
Ia mengakui, meski sejatinya pintu kemungkinan usulan DKI Lampung telah tertutup usai Presiden Jokowi per definitif mengumumkan IKN pindah ke Kalimantan, pihaknya akan berupaya menempuh langkah taktis terakhir ihwal usul kesiapan-kelayakan bentang spasial timur Lampung yang masuk zonasi geospasial Sumatera bagian timur sebagai alternatif calon lokasi IKN.
Dia menyebutkan Relawan DKI Lampung secara paralel juga akan tetap terus kencang memberikan atensi pada sejumlah kendala, kelemahan-keterbatasan serta risiko tertanggung ekologi Kalimantan, seperti diungkap Ketua Harian Tim Relawan DKI Lampung Andi Desfiandi sebelumnya.
Saat itu Andi menegaskan, sebagaimana disebut Presiden Jokowi, IKN adalah simbol identitas sekaligus representasi kemajuan bangsa.
"Ini wajib jadi sesuatu yang niscaya. Sebab itu kami tetap akan ingatkan semua pihak soal risiko spasial Kalimantan kurun 1-2 abad ke depan, bagian konsekuensi logis sebuah keterpilihan," kata pendiri relawan swadiri Waroeng Jokowi Pilpres 2014 ini, beberapa waktu lalu.
Selain itu, sambung Muzzamil, Relawan DKI Lampung memberi usulan tematik lainnya, yakni agar Presiden dengan fasilitasi Ketua DPR Bambang Soesatyo pidatokan progres IKN pada Forum Parlemen Dunia tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals/WPFSDGs) ke-3 di Bali, September 2019, demi menggalang preferensi dukungan masyarakat dunia.
"Setelah momen istimewa konvensi Sidang Bersama DPD-DPR RI 16 Agustus 2019, kami berpendapat momen istimewa berikutnya yakni penyampaian khusus lokasi spesifik IKN Indonesia sebagai penggalan penting pidato awal masa jabatan presiden masa bakti 2019-2024 pada Sidang Paripurna Istimewa MPR usai pelantikan-pengucapan sumpah/janji jabatan Presiden Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Kesatuan RI 20 Oktober 2019," imbuh dia.
Pihaknya memandang penting Presiden Jokowi berbicara langsung dalam berbagai kesempatan publik agar makin hari, program pemindahan IKN makin jadi isu arus utama dan konsensus nasional tanpa mengganggu timeline program pembangunan nasional.
"Inilah yang kami sebut, bagian kepatuhan kami, seluruh rakyat Indonesia pendukung perjuangan DKI Lampung atas keputusan Kepala Negara menetapkan Kalimantan sebagai lokasi IKN terpilih, sampai saatnya Presiden Jokowi umumkan lokasi persisnya, kapan pun itu," tukasnya, merujuk tidak diliriknya Lampung oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai alternatif lokasi IKN.
Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
