Pemerintah memastikan ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, seperti diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kamis di Jakarta.Kalimantan Timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum
"Kalimantan Timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum," ujar Sofyan.
Sofyan menegaskan pengadaan lahan untuk kebutuhan ibu kota ini masih menunggu pengumuman resmi lokasi pasti ibu kota baru oleh Presiden.
Kebutuhan lahan ibu kota baru untuk tahap pertama memerlukan tanah seluas 3.000 hektare yang akan dimanfaatkan guna pembangunan kantor pemerintahan.
"Setelah itu luas perluasannya bisa 200-300 ribu ha, sehingga bisa bikin kota, dengan taman kota yang indah, banyak tamannya, orang bisa hidup sehat dan udara bersih. Kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi," kata Sofyan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan tahun 2020 baru tahap persiapan dalam rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan.
"Karena memang belum ada aktivitas yang signifikan di tahun 2020, baru tahap persiapan," ujar Bambang Brodjonegoro usai menghadiri diskusi media di Jakarta, Kamis.
Dia juga menegaskan bahwa anggaran pembiayaan pemindahan ibu kota ke Kalimantan tidak bergantung kepada APBN, dan pembiayaan paling besar berasal dari investasi swasta serta BUMN.
Rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan akan mulai memasuki tahap pencanangan atau groundbreaking pada tahun 2021, dimana yang akan dibangun pertama kali merupakan pusat pemerintahan di atas lahan sekitar 3.000 hektare sampai dengan 6.000 hektare.
"Kita akan menyediakan lahan sekitar 6.000 hektare, tapi mungkin yang akan efektif 3.000 hektare," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut.
Baca juga: Ibu kota dipastikan pindah ke Kaltim, sebut Sofyan Djalil
Baca juga: Bappenas : tidak ada skema ganti rugi lahan ibu kota baru
Baca juga: Darmin sebut swasta tertarik bangun ibu kota setelah tahu lokasi
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
