Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Musaad di Jayapura, Senin, mengatakan bahwa pembatasan akses internet yang berlangsung selama satu pekan ini mengganggu aktivitas pemerintahan dan warga.
"Kami sangat berharap pembatasan layanan internet ini dapat lebih selektif di mana situasi Papua juga sudah kondusif," katanya.
Dalam pemerintahan, ia mengatakan, pembatasan layanan internet mengganggu komunikasi dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan.
Ia menambahkan, "Internet juga sudah bukan lagi kebutuhan mewah namun sudah menjadi kebutuhan utama dan sehari-hari masyarakat."
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pemblokiran layanan data internet di Papua dan Papua Barat dilanjutkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait pada Jumat (23/8).
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah menyimpulkan bahwa meskipun situasi dan kondisi di beberapa kota/kabupaten di Papua berangsur pulih, namun distribusi dan transmisi informasi bohong, provokatif, dan rasis masih terbilang tinggi.
Baca juga:
Menkominfo: Internet di Papua tidak ditutup tapi hanya dibatasi
Internet di Papua dan Papua Barat masih diblokir
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
