Hal ini sebagai respon atas salah satu satu poin dari hak angket yang digulirkan DPRD Sulsel sebelumnya tentang dualisme kepemimpinan.
"Saya kira kita memahami. Dualisme kepemimpinan itu tidak ada," tegas Nurdin Abdullah di sela-sela pelantikan delapan pejabat Eselon II, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Makassar, Senin.
Baca juga: Pemprov Sulsel tutup iklan rokok di bandara jelang HAN 2019
Baca juga: Pemprov Sulsel dorong sinergitas bersama Guru Besar
Baca juga: BI Sulsel mendorong Pemprov buat Ranperda Ekonomi Syariah
Ia menjelaskan, semua harus tahu yang mana dilakukan dengan cara terbuka, dan yang mana tidak bisa melakukan secara terbuka.
"Bukan berarti menjadi staf ahli sudah habis, nggak. Silahkan ikut bidding lagi, tapi satu yang harus dan paling penting bagi saya adalah mari kita menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi moralitas bahwa kepemimpinan ini adalah pilihan rakyat," tegasnya lagi.
Selain itu, Nurdin Abdullah menyampaikan agar pejabat lingkup Pemprov Sulsel tidak main-main dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
"Jangan bermain-main. Saya tidak ingin kejadian (Hak Angket) ini dua kali di kepemimpinan ini. Saya tegaskan, siapapun yang bermain-main, saya akan memberikan sanksi. Yang kedua, dalam hak angket berkembang bahwa keluarga saya urus proyek. Saya ingin tegaskan di sini, siapapun yang berani bermain-main proyek lagi, akan saya habiskan," terangnya.
"Saya sudah memberi tahu kepada kita semua, tidak ada keluarga saya satupun yang boleh ikut proyek, jadi ingat itu. Saya ingin tegakkan pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang bersih," tambahnya.
Ia menyampaikan kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkup Pemprov Sulsel, agar sama-sama menegakkan aturan dan tidak ada satupun oknum yang boleh mengatur-atur.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
