Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong pemerintah setempat melakukan revitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena menjadi penggerak ekonomi masyarakat di wilayah ini.Kami minta pemkab, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM merevitalisasi cara pendekatan dan pemberian bantuan kepada pelaku UKM, khususnya pelaku usaha mikro. Usaha UKM ini merupakan penggerak ekonomi masyarakat yang mendesak perlu adanya kebijakan st
Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kulon Progo Priyo Santoso di Kulon Progo, Selasa, mengatakan kendala utama UMKM, khususnya usaha mikro terkendala oleh sumber daya manusia yang rendah dan tidak memiliki keterampilan dalam mendesain produk yang bisa menarik sesuai dengan tuntutan pasar.
"Kami minta pemkab, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM merevitalisasi cara pendekatan dan pemberian bantuan kepada pelaku UKM, khususnya pelaku usaha mikro. Usaha UKM ini merupakan penggerak ekonomi masyarakat yang mendesak perlu adanya kebijakan strategis," kata Priyo.
Ia mengatakan usaha mikro ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena produk yang dikelola langsung oleh masyarakat. Roda perputaran ekonomi akan cepat, bila mereka memiliki keterampilan dan inovasi pruduk.
Namun mereka dihadapkan pada permodalan. Mereka tidak memiliki modal dalam jumlah banyak, dan cenderung menggunakan uang pribadi dalam mengembangkan usaha. Hal ini juga perlu ada skema permodalan bagi pelaku usaha mikro.
Pelaku UMKM masih mengandalkan kekuatan keuangan keluarga, belum mencoba untuk melakukan daya dukung modal untuk mengembangkan UMKM ini. Hal perlu adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan kemampuan SDM, juga perlu adanya kebijakan untuk adanya daya dukung permodalan UMKM.
"Mungkin nanti bisa dibentuk semacam pada koperasi, sehingga UMKM produk sejenis bisa berkembang atau mungkin juga penguatan pengertian modal lewat perbankan daerah ataupun koperasi umum terjadi perkembangan di koperasi atau mungkin jadi ada memang lembaga keuangan yang mensupport UMKM," katanya.
Priyo mengatakan persoalan lain UMKM di Kulon Progo, yakni masalah pemasaran dan manajemen pengelolaan keuangan. Sehingga harus ada kebijakan juga dari pemkab, bagaimana ada upaya manajemen dan pemasaran.
"Dinas Koperasi dan UKM perlu segera menyediakan sentra-sentra atau gerai-gerai produk lokal di tempat strategis dan onjek wisata," katanya.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi mengatakan usaha mikro di Kulon Progo ini sebanyak 39 ribu orang yang terlibat. Usaha mikro ini merupakan sektor riil yang bisa menggerakan perekonomian masyarakat, bahkan menjadi kebijakan strategi dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan di Kulon Progo.
"Kami mendorong pemkab dan DPRD membuat arah kebijakan umum dan anggaran yang berpihak pada sektor UMKM. UMKM membutuhkan anggaran dan arah kebijakan yang jelas," katanya.
Ia melihat OPD memiliki kendala, yakni memberikan bantuan stimulan, tapi tidak dibina. Pelaku UMKM perlu adanya cara pandang mengembangkan usaha lebih baik dan dapat diterima oleh pasar.
"OPD kurang memelakukan pendidikan dan membuka cara berpikir masyarakat dalam memahami bantuan stimulan," katanya.
Baca juga: UMKM Kulon Progo didorong bermitra dengan usaha besar
Baca juga: Kapasitas Koperasi-UMKM ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi akan melesat
Pewarta: Sutarmi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019
