Menkeu paparkan lima fokus belanja pemerintah tahun 2020

28 Agustus 2019 22:56 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menyampaikan pidato tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait RUU APBN tahun 2020 disaksikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kanan) dan Utut Adianto (kiri) dalam Rapat Paripurna ke-4 DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Rapat Paripurna tersebut beragenda penyampaian pidato Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR terkait RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan lima hal yang menjadi fokus belanja Pemerinta Pusat Tahun 2020 antara lain mencakup peningkatan SDM yang berkualitas, infrastruktur dan transformasi birokrasi dengan mengedepankan teknologi.

Sri Mulyani menyebutkan total Belanja Negara pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp2.428 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp1.670 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp858,8 triliun.

"Belanja pemerintah tahun 2020 difokuskan pada lima hal. Pertama, untuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas," kata Sri Mulyani pada Rapat Kerja di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jakarta, Rabu.

Pertama, anggaran pendidikan untuk SDM yang berkualitas dialokasikan sebesar Rp505,8 triliun. Selain meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, anggaran pendidikan ditujukan untuk perluasan akses pendidikan dan peningkatan skill, wirausahawan, penguasaan TIK dan dukungan penelitian.

Selain itu, untuk menunjang SDM yang berkualitas, pemerintah juga turut mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp132,3 triliun demi percepatan pengurangan stunting serta melanjutkan program jaminan kesehatan nasional.

Kedua, anggaran untuk Penguatan Program Perlindungan Sosial dialokasikan sebesar Rp385,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan, perbaikan mekanisme penyaluran serta mewujudkan subsidi yang tepat sasaran dan efektif.

Ketiga, anggaran Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dialokasikan sebesar Rp419,2 triliun. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi dan ekspor.

"Anggaran ini terutama untuk meneruskan pembangunan infrastruktur dan mendukung pemerataan, mendukung industrialisasi dan mengatasi masalah sosial perkotaan seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah dan transportasi massal," kata Sri Mulyani.

Kemudian, untuk fokus keempat, dalam mewujudkan Birokrasi yang Efisien, Melayani dan Bebas Korupsi, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp261,3 triliun. Alokasi dipergunakan untuk mendorong birokrasi berbasi kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).

Kelima, pemerintah pusat memfokuskan belanja APBN 2020 untuk antisipasi ketidakpastian yang menyangkut stabilitas ekonomi, keamanan dan politik. Selain itu, juga untuk mitigasi risiko bencana, pelestarian lingkungan dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah akan tetap menerapkan efisiensi dan efektivitas atau "spending better" dalam belanja APBN, yakni penajaman belanja barang, penguatan belanja modal dan efektivitas bantuan sosial.