"Tujuan kami datang ke sini minta dukungan dari teman-teman di UGM supaya nanti bisa bentuk kajian-kajian yang bisa menyiapkan kami sebagai pemerintah daerah," kata Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Penajam Paser Utara Nico Herlambang seusai audiensi dengan jajaran dosen dan peneliti UGM di Ruang Sidang Pimpinan UGM, Kamis.
Nico mengatakan kajian akademik yang dibahas dengan UGM antara lain mencakup aspek pemanfaatan infrastruktur, zonasi tata ruang, kesiapan pangan, hingga SDM di Kabupaten Penajam.
Baca juga: Pemindahan ibu kota berpotensi picu perpindahan penduduk ke Penajam
Menurut Nico, berbagai masukan dari UGM dibutuhkan segera mengingat penetapan Kabupaten Penajam sebagai kawasan pembangunan ibu kota negara sangat cepat. Dengan demikian, kesiapan tata ruang serta kesiapan penduduk setempat perlu menjadi perhatian utama.
"Kami mau prepare bagaimana persiapan pembangunan dan aspek-aspek tata ruang yang akan kita siapkan dalam rangka mengakselerasi dengan rencana pembangunan ibu kota negara," kata dia.
Baca juga: Pemindahan ibu kota negara ke Kaltim telah melalui kajian strategis
Salah satu masukan penting dari pihak UGM, kata dia, terkait dengan kesiapan masyarakat di Penajam. Dengan persiapan yang matang, ia berharap saat ibu kota negara berdiri di wilayahnya, masyarakat Penajaman tidak justru terpinggirkan.
"Kalau nanti kami jadi ibu kota sementara sebagian masyarakat kita tersisih ini kan problem yang besar buat kami. Kami tidak mau hal itu terjadi," kata dia.
Sesuai pemetaan dari Pemerintah Pusat, dari total 180 ribu hektare yang disiapkan untuk pembangunan ibu kota baru, 40 ribu hektare yang diperuntukkan untuk pembangunan pusat ibu kota berlokasi di wilayah Penajam.
"Kami punya luas area kan 333.306 hektare artinya kalau ditetapkan (total) 180 ribu hektare, prediksi kami 120 ribu hektare di (wilayah) kami. Jangan sampai nanti ibu kotanya terbangun kami tidak siap," kata Nico.
Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Geografi UGM, Dyah Rahmawati Hizbaron mengatakan kajian akademik untuk pembangunan calon ibu kota baru di Penajam Paser Utara disiapkan secara multidisipliner.
Kajian itu mencakup kajian tata ruang, kajian neraca sumber daya air, kebutuhan sumber daya pangan. "Mengingat kabupaten ini memiliki livelihood (penghidupan masyarakat) yang tidak bisa didatangi modernitas, barangkali perlu penyelarasan dari kajian humanisme bagaimana pola perubahan itu akan diterapkan," kata Dyah Rahmawati.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di Istana negara telah mengumumkan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena sudah punya infrastruktur yang relatif lengkap dan pemerintah punya lahan seluas 180 ribu hektare," kata Presiden.
Selain itu, menurut Presiden, pemerintah memilih kedua daerah itu sebagai lokasi ibu kota yang baru karena risiko bencana minim.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
