Kepala Dinas Sosial Jayawijaya Daulat Martuaraja di Wamena Ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Kamis mengatakan apabila besaran BPNT Jayawijaya disamaratakan dengan daerah lain sebesar Rp110 ribu maka tidak begitu dirasakan oleh masyarakat setempat.
Daulat Martuaraja mengatakan tingkat harga berbagai kebutuhan di Jayawijaya sangat jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
"Ini yang perlu didengar Kementrian Sosial sebab kalau BPNT disamakan dengan daerah lain maka sama saja tidak membantu masyarakat yang ada di Papua," katanya.
Baca juga: Beasiswa pendidikan siswa berprestasi disiapkan Baznas Biak-Papua
Ia mencontohkan komoditi beras di Jayawijaya tidak akan pernah diperoleh harga beli dibawah dari Rp7.000 per kilogram.
"Kalau di Sulawesi mungkin bisa mendapatkan beras seharga Rp7.000 ke bawah. Sedangkan kita dipegunungan tidak bisa seharga itu," katanya.
Pemerintah Jayawijaya mengharapkan keluhan itu didengar pemerintah pusat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Dari Aceh sampai Papua YBM-BRI salurkan bantuan Rp8 miliar
Sebelumnya Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengharapkan pemerintah tidak mengganti program rastra dengan BPNT, sebab rastra lebih menyentuh langsung ke masyarakat dan bisa dirasakan.
Bahkan menurut dia pengawasan pendistribusian rastra lebih mudah dibandingkan program BPNT.
Pemerintah Jayawijaya memiliki pengalaman terkait bantuan pemerintah pusat yang hampir sama dengan BPNT yang saat itu disalurkan melalui kantor pos.
Kartu untuk penerima bantuan itu digadai oleh pemilik sehingga saat menerima bantuan, dana yang diterima dibagi dua untuk penerima sah dan tempat digadaikan kartu tersebut.
Baca juga: Beasiswa pendidikan siswa berprestasi disiapkan Baznas Biak-Papua
Pewarta: Marius Frisson Yewun
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
