Survei LSI: Mayoritas pendukung Presiden Jokowi ingin KPK kuat

29 Agustus 2019 16:34 WIB

Burhanuddin Muhtadi. (ANTARA/I.C.Senjaya/Dok)

Kalau Presiden cenderung lemah atau abai terhadap KPK, maka dukungan publik terhadap Presiden bisa merosot, jelasnya

Hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas pendukung Presiden Jokowi menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus diperkuat.

"Orang yang cenderung kuat mendukung KPK, itu mendukung Presiden Jokowi," kata peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Kamis.

Burhanuddin mengatakan, persepsi terhadap kinerja pemberantasan korupsi memang amat terkait dengan dukungan, baik kepada Joko Widodo maupun partai pengusungnya.

Baca juga: ACC Sulawesi minta Jokowi-Amin perkuat penegakan hukum

Berdasarkan survei terhadap 1.200 responden dengan wawancara tatap muka yang dilakukan 11-16 Mei 2019, diketahui 50,8 persen masyarakat merasa pemerintah sudah cukup banyak bekerja dalam memberantas praktik korupsi, sementara 10,3 persen merasa sudah sangat banyak bekerja.

Dia mengatakan, mayoritas pendukung Jokowi-Ma’ruf lebih banyak dari kelompok yang menilai pemerintah sudah banyak bekerja memberantas korupsi tersebut.

Di sisi lain sisi KPK merupakan lembaga yang paling tinggi mendapat kepercayaan publik. Oleh karena itu, kata dia, Presiden harus menunjukkan keberpihakan terhadap penguatan upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: Pengamat: Presiden benar soal ukuran keberhasilan penegakan hukum

"Kalau Presiden cenderung lemah atau abai terhadap KPK, maka dukungan publik terhadap Presiden bisa merosot," jelasnya.

Dia menekankan, sekalipun Jokowi tidak dapat maju kembali sebagai presiden pada 2024, namun pemerintahan Jokowi tetap membutuhkan legitimasi dari kepercayaan publik.

Baca juga: Arsul Sani sebut wajar pidato Jokowi dianggap sindir kinerja KPK

Menurutnya, proses seleksi calon pimpinan KPK yang berlangsung saat ini dapat menjadi momentum bagi Presiden Jokowi menunjukkan keberpihakannya pada penguatan KPK.

"Kalau misalnya Presiden salah langkah dalam menunjukkan keberpihakan dalam proses pemilihan pimpinan KPK, bukan tidak mungkin dukungan publik berbalik," ujar Burhanuddin.