Pembangunan infrastruktur ibu kota baru jangan eksploitasi SDA

2 September 2019 15:17 WIB

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati. (Dokumentasi Pribadi)

Kerusakan akan berganda, yang dikeruk adalah sumber daya alam, yang diuntungkan pasti para spekulan tanah

Pembangunan beragam infrastruktur di sekitar kawasan ibu kota baru di daerah Kalimantan Timur diharapkan jangan sampai banyak mengeksploitasi sumber daya alam yang justru akan menguntungkan pihak spekulan lahan di sana.

"Untuk mendorong sebuah ibu kota butuh banyak sekali infrastruktur. Kerusakan akan berganda, yang dikeruk adalah sumber daya alam, yang diuntungkan pasti para spekulan tanah," kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati, ketika dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Susan Herawati, pembangunan berbagai infrastruktur akan berimplikasi kepada eksploitasi sumber daya alam termasuk pengadaan pasir.

Dengan demikian, ujar dia, maka dicemaskan nanti tambang pasir akan terus didorong yang juga bakal mengakibatkan kerusakan sumber daya alam.

"Orientasi pelabuhan (di sekitar kawasan ibu kota baru) masih berkutat urusan tambang batu bara," ucap Sekjen Kiara.

Susan juga menyoroti kinerja infrastruktur pelabuhan yang dinilai masih belum terlalu mumpuni. Sedangkan untuk kualitas tempat pelelangan ikan (TPI) dinilai masih belum banyak berfungsi.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan tidak ada skema ganti rugi untuk lahan ibu kota baru di Kalimantan.

"Tidak perlu spekulasi beli tanah, karena tidak ada skema ganti rugi dari pemerintah," kata Bambang Brodjonegoro di Gedung Bappenas saat berdiskusi dengan kalangan milenial, Jakarta, Selasa (20/8).

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, maksud tidak ada ganti rugi karena lahan yang akan digunakan adalah lahan milik negara, bukan membeli milik perorangan atau mana pun.

Kalaupun membutuhkan lahan lain, dipastikan hal tersebut adalah dalam skala kecil. Bambang mengingatkan masyarakat untuk tidak spekulasi membeli tanah agar mendapat keuntungan dari ganti rugi pemerintah.

"Kalau spekulasi pasti akan rugi, karena nanti yang akan digunakan adalah aset-aset milik negara," kata Bambang.

Mantan Menteri Keuangan tersebut mengatakan pemindahan ibu kota akan memakan dana APBN sekitar 19 persen.

"Dana kira-kira kalau dari APBN itu kecil, paling sekitar 19 persen," kata Bambang dan mengatakan, dana pemindahan ibu kota akan dimaksimalkan melalui pengelolaan aset negara melalui skema kerja sama dan hal lainnya.