Menteri Sosial Republik Indonesia (RI) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penerima bantuan iuran (PBI) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah 40 persen dari jumlah total masyarakat termiskin yang ada di Indonesia.Tugas Kemensos adalah memberikan data yang seakurat mungkin kepada Kemenkes agar program PBI ini efektif dan tepat sasaran.
"Penerima PBI tetap harus 40 persen dari masyarakat termiskin yang ada di Indonesia," kata dia kepada media usai memberikan sambutan dalam acara Workshop Penguatan Agen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Tahun 2019 di Kementerian Sosial RI, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan iuran BPJS Kesehatan itu dibayar oleh negara melalui APBN yang selanjutnya disalurkan melalui PBI tersebut.
Baca juga: Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak kurangi peserta PBI di Mataram
Baca juga: 6.057 peserta PBI BPJS Kesehatan Mataram dinonaktifkan
BPJS Kesehatan serahkan kartu JKN-KIS pada 8000 PBI
Tugas Kementerian Sosial dalam program tersebut adalah memberikan data kepada Kementerian Kesehatan mengenai orang-orang yang layak mendapatkan bantuan.
Nama penerima PBI tersebut harus ada di dalam data kesejahteraan sosial. Bagi mereka yang namanya tidak ada di dalam data tersebut, maka mereka tidak berhak mendapatkan PBI.
"Tugas Kemensos adalah memberikan data yang seakurat mungkin kepada Kemenkes agar program PBI ini efektif dan tepat sasaran," kata dia.
Terkait jumlah iuran, Menteri Agus tidak memberikan penjelasan karena merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan. Namun, ia memastikan tidak ada pengurangan dari 96,8 juta orang mendapatkan bantuan PBI.*
Baca juga: Pemerintah nonaktifkan 148.912 peserta PBI-JKN Jember dan Lumajang
Baca juga: 2.873 warga Penajam dinonaktifkan jadi peserta BPJS-Kes PBI APBN
Pewarta: Katriana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
