Pasal penghinaan presiden muncul lagi di RKUHP dipertanyakan

2 September 2019 21:23 WIB

Aliansi Jurnalis Indonesia. ANTARA/Dyah Dwi/am.

Ini aneh, DPR menghidupkan lagi yang sudah dibatalkan MK. Yang krusial dari pasal ini bagaimana membedakan itu kritik dan penghinaan

Pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden yang tercantum dalam RUU KUHP pasal 219 dipertanyakan sejumlah pihak karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pasal serupa tidak sesuai dengan UUD 1945.

"Ini aneh, DPR menghidupkan lagi yang sudah dibatalkan MK. Yang krusial dari pasal ini bagaimana membedakan itu kritik dan penghinaan," kata Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Abdul Manan di Jakarta, Senin.

Abdul Manan mengatakan pasal penghinaan presiden atau wakil presiden pernah memakan korban pada 2003, yakni Rakyat Merdeka dimejahijaukan karena menulis berita berjudul "Mulut Mega Bau Solar", "Mega Lebih Kejam dari Sumanto", "Mega Lintah Darat" dan "Mega Sekelas Bupati".

Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka, Supratman divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan karena terbukti melanggar Pasal 137 KUHP dengan melakukan pencemaran nama baik Megawati Sukarnoputri yang kala itu menjabat sebagai presiden.

"Apakah pasal begitu yang mau dihidupkan lagi? Harusnya memberikan kesempatan untuk media melakukan kontrol sosial terhadap presiden dan wakil presiden," kata Manan.

Senada, Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin juga mempertanyakan dimasukannya pasal yang sudah diputuskan melanggar konstitusi.

"Tentu saja dianggap oleh kami sebagai pembangkangan konstitusi. Lebih jauh, ya kan, untuk apa ada lembaga konstitusi kalau, misalkan, putusannya tidak dipatuhi?" kata Ade.

Semestinya pemerintah mau pun legislatif mencontohkan kepada publik tidak membangkang terhadap putusan MK.

Apabila pemerintah dan DPR tetap mengesahkan KUHP dengan pasal-pasal yang ada dalam rancangan, pihaknya berencana melakukan beberapa tindakan.

"Entah itu secara konstitusional judicial review atau misalkan melakukan lobi-lobi lagi, meskipun kalau lobi-lobi sudah, kami ikut kirim pendapat hukum juga ke DPR, tetapi sampai saat ini belum dihiraukan," ucap Ade.