"Iya, para penanggungjawab demo harus diminta keterangan dan para pelaku pembakaran dan penjarahan juga harus dimintai pertanggungjawaban," kata Frits di Kota Jayapura, Papua, Senin.
Baca juga: Komnas HAM Papua sesali demo tolak rasisme berujung anarkis
Ia mengaku sepakat dan mendukung sikap dari Kapolri Jenderal Pol M Tito Karnavian yang memerintahkan jajarannya di Polda Papua hingga di Polres Jayapura Kota untuk menindak tegas aksi yang tidak terpuji tersebut.
"Kami dukung perkuatan personel di Papua, termasuk perkuatan IT untuk ungkap kasus ini. Kenapa? Karena ini juga dalam rangka memutus keberlanjutan dari aksi demonstrasi yang berujung pada anarkisme," katanya.
Baca juga: Papua Terkini - Polda NTB kirim 200 personel pengamanan ke Papua
Mengenai aksi demo yang diwacanakan telah ditunggangi oleh pihak ketiga, Frits menilai bahwa aksi tersebut sebenarnya untuk menyuarakan penolakan rasisme di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, tetapi kemudian dibelokkan dengan tuntutan merdeka.
"Jadi, dugaan itu wajar saja. Karena aksi kemarin ada yang tuntut merdeka. Itu (Demo,red) didesain untuk kepentingan yang lain," katanya.
Baca juga: Papua Terkini- Kodam Cenderawasih klaim situasi di Wamena kondusif
Sementara, para pendemo yang melancarkan aksinya dengan membawa katapel, linggis ataupun benda tajam lainnya, Frits melihat bahwa persiapan untuk melaksanakan aksi tersebut sudah terorganisir.
"Pola demo yang terjadi di Kota Jayapura, Papua ini sama dengan yang terjadi di Sorong dan Manokwari, Papua Barat. Artinya apa, Komnas HAM punya hasil investigasi di Sorong dan Manokwari, ada satu sandi khusus yang digunakan, yaitu saling mengejek," katanya.
Baca juga: JK: penanganan konflik di Aceh dan Papua berbeda meski sama-sama otsus
"Kalau ditempat lain sudah lakukan aksi demo dan belum bakar-bakar, belum merusak, itu belum. Ada sandi yang kami dapatkan , jadi kita minta polisi untuk kembangkan, karena demo itu sudah diorganisir," katanya lagi.
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2019
