Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas berpendapat, peristiwa Papua yang terjadi bulan-bulan terakhir agar menjadikannya sebagai pembelajaran berharga.jangan sampai terulang, baik di Papua maupun daerah lain di Indonesia
"Karenanya peristiwa serupa, apalagi yang lebih lagi, jangan sampai terulang, baik di Papua maupun daerah lain di Indonesia," ujar wakil rakyat bergelar sarjana hukum dan magister hukum tersebut menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
Baca juga: Papua Terkini - PGI harapkan tercipta kedamaian bagi masyakat Papua
Hal itu karena, menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu, peristiwa Papua tersebut bisa mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah menjadi harga mati bagi bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 ini.
Pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengajak kilas balik sejarah perjuangan Indonesia, tanpa persatuan dan kesatuan mungkin sulit mencapai kemerdekaan.
"Itu harus mengenyampingkan ego kedaerahan, golongan atau keturunan serta egoisme-egoisme lainnya," ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Begitu pula dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar lebih mengedepankan hukum terlebih dahulu, sesuai amanat UUD 45, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, lanjut Suripno yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kalsel pada Pemilu 2019.
Baca juga: Papua Terkini - Jadi korban aksi, Menteri PUPR tinjau kantor Antara
Selain itu, menurut dia, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian permasalahan, bukan mau menang sendiri, tetapi hargai perbedaan atau pendapat orang lain.
"Sebagai muslim, saya kira Islam sudah mengajarkan tentang permusyawaratan (musyawarah) dan bagaimana cara menghormati perbedaan, antara lain seperti termuat dalam Al Qur'an Surah Al-Kafirun," tuturnya.
"Misalnya terkait masalah agama atau keyakinan dalam surah itu, Allah SWT menegaskan, 'untukmulah agamamu, untukkulah agamaku' (lakum diinukum waliadiin)," lanjut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi Kamtibmas tersebut.
Oleh sebab itu, laki-laki kelahiran 1948 berdarah Banjar Kalsel dan Jawa tersebut mengapresiasi, pemerintah daerah dan masyarakat setempat dapat menjaga kerukunan, kendati dalam keadaan penduduk yang majemuk.
Baca juga: Papua Terkini - Menhub: Transportasi udara di Papua lancar
"Kita berharap keadaan yang kondusif tetapi terjaga dalam masyarakat Kalsel yang kini mencapai empat juta jiwa lebih yang tersebar di 13 kabupaten/kota," demikian Suripno Sumas.
Penduduk Kalsel dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare, bukan saja beragam suku bangsa, tetapi juga agama dan kepercayaan, serta keturunan, kesemuanya itu terbingkai dalam "Bhinneka Tunggal Ika" (berbeda-beda tetapi tetap satu).
Pewarta: Sukarli/Syamsuddin Hasan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
