Luhut tegaskan Jepang yang garap proyek kereta Jakarta-Surabaya

3 September 2019 17:59 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (Ajat Sudrajat)

Ya kalau pengen, semua pengen (ingin), tapi apakah kita mau terima, 'kan urusan kita

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Jepang yang akan menggarap proyek kereta Jakarta-Surabaya, meski sebelumnya menyebut China tertarik untuk ikut mengerjakan proyek transportasi massal tersebut.

Luhut ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa, menjelaskan dalam pertemuannya dengan China Railway Construction Corporation (CRCC) Limited, Senin (2/9), perusahaan menyampaikan kapasitas mereka dalam melakukan konstruksi transportasi massal.

"Enggak, kemarin itu mereka menyampaikan punya kapasitas untuk kereta api, seperti kereta api cepat dan kereta api medium. Mereka punya itu," katanya.

CRCC, lanjut Luhut, juga mengaku ingin ikut menggarap proyek kereta Jakarta-Surabaya. Menurut dia, China memang cukup banyak membidik sejumlah proyek di Indonesia.

"Ya kalau pengen, semua pengen (ingin), tapi apakah kita mau terima, 'kan urusan kita," ujar Luhut.

Ia pun menegaskan hingga saat ini Indonesia masih sepakat untuk menggarap kereta Jakarta-Surabaya dengan Jepang.

"Sampai hari ini masih sama Jepang," ujar Luhut menegaskan.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia dan Jepang akan menandatangani nota kesepahaman dalam satu hingga dua minggu ke depan untuk kemudian secara formal memulai melakukan studi kelayakan (feasibility study/FS).

"Kamis (5/9) ini kami akan rapat di Kantor Wapres untuk membahas mengenai jadwal, cakupan, hingga segala sesuatu yang memperjelas dan mempercepat program ini," katanya.

Budi menuturkan sejauh ini memang belum ada kesepakatan resmi yang diteken antara Indonesia dan Jepang terkait kereta Jakarta-Surabaya. Studi kelayakan (feasibility study/FS) yang dilakukan pun masih sebatas kajian awal.

"Studi kelayakan sebenarnya sudah mulai, tapi formalnya dilakukan (setelah MoU) ini. Tapi waktunya (studi kelayakan) masih relatif panjang. Mereka (Jepang) minta pembebasan tanah sama FS dua tahun. Kita minta lebih pendek, kalau bisa satu tahun," katanya.