Direktur Utama PT Berdikari (Persero) Eko Taufik Wibowo menilai pembentukan holding BUMN pangan harus segera direalisasikan agar perusahaan negara dapat memiliki andil dalam mewujudkan stabilisasi pangan.Perputaran investasi di sektor pangan cukup besar. Jika BUMN pangan tidak cepat terkonsolidasi menjadi satu holding, sektor hulu 'upstream'nya akan semakin dikuasai pihak asing
Menurut Eko, sudah saatnya perusahaan plat merah untuk bisa memegang kendali produksi dan distribusi pangan dari hulu ke hilir, yang selama ini banyak dikuasai oleh pihak swasta.
"Perputaran investasi di sektor pangan cukup besar. Jika BUMN pangan tidak cepat terkonsolidasi menjadi satu holding, sektor hulu 'upstream'nya akan semakin dikuasai pihak asing," kata Eko pada diskusi soal Kemandirian Pangan di Jakarta, Selasa.
Eko menjelaskan bahwa dengan terbentuknya holding, BUMN pangan dapat memiliki akses permodalan yang kuat untuk dapat membangun kemitraan dengan peternak dan petani tanpa harus dibebankan jatuhnya harga produksi akibat impor.
Selama puluhan tahun, sektor hulu pangan masih dikuasai oleh pihak swasta. Ketika terjadi masalah kelangkaan pangan, pemerintah sudah terlalu sulit untuk mengintervensi karena regulasi yang tidak berpihak bagi BUMN untuk berperan.
Oleh karena itu, Eko mendorong agar Kementerian BUMN dapat memprioritaskan pembentukan holding BUMN Pangan dengan menggabungkan sejumlah perusahaan, yakni Perum Bulog, PT Sang Hyang Sri (SHS), PT Pertani, PT Perikanan Nusantara (Perinus), PT Perikanan Indonesia (Perindo), hingga PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) untuk logistiknya.
"Selama ini memang belum masuk prioritas oleh pemerintah, tetapi saya menyarankan agar disusun ulang konsepnya, induk holdingnya siapa nanti, apakah dibentuk BUMN baru," kata Eko.
Dalam kesempatan sama, Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa mengatakan total impor delapan komoditas pangan utama sudah mencapai 27,62 ton pada 2018 meliputi beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih dan kacang tanah.
"Ada 27 juta ton, ditambah garam menjadi 30 juta ton untuk bahan yang kita impor langsung atau tidak langsung terkait pangan. Jika dibagi 20 persen saja kepada BUMN, maka sehat semua kinerja BUMN kita," kata Andreas.
Baca juga: Kementerian BUMN sebut holding hal biasa
Baca juga: BEC: Holding BUMN sebagai langkah hadapi perubahan
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019
