"Saya relatif positif Indonesia punya safeguards yang bagus untuk kegiatan apapun termasuk soal ibu kota," kata Project Lead Sustainable Landscape Indonesia GGGI Benjamin Tular di Jakarta, Kamis.
GGGI adalah sebuah organisasi internasional antarpemerintah yang didirikan untuk mendukung dan mempromosikan model pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai pertumbuhan hijau.
Benjamin melihat sejauh ini pemerintah cukup komitmen dalam penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang bisa dijadikan dasar untuk ke depannya terutama bagi proyek-proyek besar. Sebagai contoh, pelaksanaan proyek besar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengubahan lahan skala luas, atau perkebunan maka semua itu bisa diatur melalui KLHS.
Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk berpatokan pada KLHS agar tidak ada penyimpangan di sektor lingkungan dalam melakukan suatu pembangunan.
Sementara itu, Country Representative GGGI Marcel Silvius mengatakan Indonesia tentunya memiliki pemikiran untuk membangun Ibu Kota Negara dengan konsep 'Smart City' apabila jadi memindahkan pusat pemerintahan.
"Kami memang tidak terkait dalam hal ini tapi ada kemungkinan Indonesia akan mengambangkan pembangunan secara berkelanjutan," kata dia.
Karena itu harapannya pemindahan ibu kota dapat selaras dengan konsep pertumbuhan ekonomi hijau di tempat yang baru yaitu Kalimantan Timur.
Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tentunya berimbas pada pembukaan lahan baru. Namun, Marcel menilai tidak bisa hanya melihat sisi negatif saja tetapi juga harus menguatkan pembangunan berkelanjutan atau meningkatkan safeguards lingkungan.
Baca juga: PUPR perkuat informasi rantai dukung pemindahan ibu kota
Baca juga: Rusia dukung rencana pemindahan ibu kota Indonesia
Baca juga: INDEF sebut 3 dampak penurunan ekonomi Jakarta akibat ibu kota pindah
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019
