Korut meminta PBB untuk mengurangi jumlah staf internasional lantaran program-program mereka gagal "akibat adanya politisasi bantuan PBB oleh pasukan musuh," menurut sebuah surat yang dilihat Reuters pada Rabu.
PBB memperkirakan 10,3 juta orang - hampir setengah populasi negara - membutuhkan gizi dan sekitar 41 persen rakyat Korut kekurangan gizi, sementara pada Februari Pyongyang mengaku sedang menghadapi krisis pangan pada tahun ini dan mengurangi separuh ransum, menyalahkan kekeringan, banjir dan sanksi.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric menuturkan PBB pada saat ini sedang "berdialog dengan pemerintah mengenai isu pengurangan staf bantuan internasional di DPRK." Korea Utara secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea.
"Operasi PBB saat ini telah memiliki strategi di lapangan dan kapasitas berkelanjutan di tingkat saat ini penting untuk memastikan dukungan PBB bagi program ketahanan pangan, air, nutrisi serta mobilisasi sumber daya terus berjalan," kata Dujarric kepada awak media.
Ia mengatakan bahwa pada 2018, PBB dan kelompok bantuan internasional lainnya berhasil menjangkau lebih dari dua juta orang dengan bantuan kemanusiaan.
Dalam surat bertanggal 21 Agustus, Sekjen Komite Koordinasi Nasional Korut untuk PBB, Kim Chang Min, mengatakan kepada pejabat tinggi PBB bahwa jumlah staf internasional akan dikurangi hingga akhir tahun ini.
Korut menginginkan jumlah staf internasional Program Pengembangan PBB dikurangi menjadi satu atau dua dari enam, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dikurangi dari enam menjadi empat dan UNICEF akan dikurangi 13 stafnya menjadi tinggal satu atau dua saja.
Sumber: Reuters
Baca juga: Staf PBB masih jalankan tugas di Korea Utara
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2019
