Yang sering terjadi adalah suatu daerah mendapat status WTP tapi oknum kepala daerah nya kemudian terjerat korupsi
Anggota Komisi XI DPR-RI asal Dapil Kalimantan Barat, Michael Jeno, berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya berpatokan pada laporan keuangan semata.
“Calon BPK yang terpilih nanti memang harus benar-benar kredibel dan berintegritas. Selain itu ke depan BPK, tidak hanya berpatokan pada laporan keuangan saja dalam menilai institusi negara, melainkan juga melihat capaian-capaian keberhasilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin.
Ia menyebutkan bahwa jika hanya sebatas mengaudit laporan keuangan, maka hanya cenderung ke arah kesesuaian terhadap standar-standar keuangan saja dan tidak bersifat preventif terhadap kebocoran-kebocoran keuangan negara.
“Kembali, ke depan BPK harus juga audit kinerja, sehingga uang yang digunakan memang benar-benar tepat," jelas dia.
Ia juga menyoroti soal sering tidak linear penilaian laporan keuangan sebuah institusi dengan fakta yang mengikutinya. Michel mencontohkan kerap beberapa daerah atau lembaga yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian, pemimpinnya malah ditangkap aparat penegak hukum lantaran tersangkut kasus korupsi, yang menggunakan anggaran negara.
“Dengan kasus- kasus yang ada perlu studi terhadap kasus-kasus seperti tersebut. Selain itu harus ada korelasi antara status hasil audit BPK dengan tingkat korupsi di sebuah lembaga. Yang sering terjadi adalah suatu daerah mendapat status WTP tapi oknum kepala daerah nya kemudian terjerat korupsi. Jadi kadang tidak linear antara status pemeriksaan BPK dengan target pengurangan korupsi,” jelas dia.
Dia mengatakan total yang mencalonkan diri sebagai anggota BPK 2019-2024 berjumlah 64 orang. Namun, dua orang di antaranya telah mengundurkan diri. "Dari 64 orang itu kami seleksi, yang lolos 32 orang," katanya.
Nama-nama anggota BPK, kata dia, akan ditetapkan pada 16 September 2019.
Pewarta: Dedi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
