"Program KB sudah dari awal dicanangkan, Sulut tetap berkomitmen dan berusaha untuk menyukseskan program ini, biarlah di tempat lain menolak," ujar Asisten Humiang di Manado, Senin.
Apabila program KB gagal, maka dampaknya adalah laju pertumbuhan penduduk tidak terkontrol dan jumlah populasi membludak dan tidak terkendali.
Baca juga: Wagub Sulut: Presiden Jokowi hadiri puncak peringatan Harganas
Baca juga: BKKBN: Bonus demografi harus jadi anugerah
Karena itu, pemerintah provinsi terus membangun sinergi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong program KB yang terus digulirkan pemerintah ini.
"Rapat telaah tengah tahun yang dilaksanakan BKKBN ini adalah langkah tepat melakukan evaluasi atas capaian yang ditetapkan. Dari sini juga diharapkan muncul komitmen bersama-sama berkontribusi melaksanakan program KB ini," katanya.
Sekretaris Daerah Kota Bitung era Wali Kota Hanny Sondakh ini optimistis ketika Sulut mampu mengendalikan angka pertumbuhan penduduk, provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa itu akan menjadi contoh atau panutan daerah lain.
"Dampaknya dari program KB ini bukan hanya untuk Sulut, tapi juga secara nasional. Penduduk daerah lain padat, kita siapkan mereka lokasi transmigrasi di sini," ujarnya.
Pemerintah daerah, kata dia, akan mendorong upaya menekan angka perkawinan usia dini bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.
"Kita sedapat mungkin menekan laju perkawinan anak-anak atau menunda usia perkawinan," katanya.*
Baca juga: Depok targetkan 126 Kampung KB 2020
Baca juga: BKKBN: Kalteng miliki 15 Kampung KB percontohan
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
