“Wacana pemerintah melalui Kemeterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan membangun 1.000 sarana air bersih melalui sumur bor di seluruh Indonesia pada 2020 harus menyasar daerah-daerah yang benar-benar membutuhkannya. Bagi Walhi Sulteng ini perlu menyasar beberapa daerah yang memang sangat kesulitan air bersih secara khusus seperti Sulteng, yang hingga saat ini belum terpecahkan pascabencana 28 september lalu,” kata Manager Kampanye Walhi Sulteng, Stevandi, di Palu, Senin.
Pernyataan Walhi berkaitan dengan rencana pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lewat Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi akan membangun 1.000 sarana air bersih melalui sumur bor untuk masyarakat di lokasi sulit air di seluruh Indonesia pada tahun 2020.
Stevandi mengatakan, Walhi Sulteng secara khusus mencatat ada beberapa daerah di Sulteng pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang hingga saat ini kondisi airnya masih sangat buruk, misalnya di Kota Palu, Sigi dan Donggala.
“Di Desa Rogo, Kabupaten Sigi misalkan yang diintervensi Walhi, terdapat 1.800 Jiwa yang masih mengalami krisis air bersih, padahal untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ketersediaan air bersih adalah hal yang fundamental,” sebut dia.
Walhi menyebut karena minimnya sumber air bersih yang layak untuk dikomsumsi, makanya mau tidak mau, masyarakat akhirnya menggunakan air sungai yang kotor. Padahal hal ini sangat rentan dengan berbagai penyakit.
Berdasarkan data Walhi kondisi ini tidak hanya terjadi di Desa Rogo, tapi terjadi di beberapa desa lainnya misalnya di Desa Bora, Petobo, dan huntara-huntara penyintas di Kota Palu yang menurut data dari Sulteng Bergerak hampir 80 persen Huntara di Kota Palu masih krisis air bersih.
Karena itu, bagi Walhi Sulteng, rencana pembangunan fasilitas air bersih di Indonesia yang direncanakan oleh Kemeterian ESDM harus memperhatikan beberapa hal tersebut, termasuk daerah-daerah pascabencana dan yang penting bahwa rencana ini tidak dijadikan ladang proyek.
Selain itu, Walhi juga menekankan pentingnya pengawasan langsung dari KPK terhadap anggaran pembangunan sumur bor oleh kementerian tersebut yang menelan anggaran senilai Rp554.080.000.000.
Pembangunan sarana air bersih melalui sumur bor sebanyak menjadi titik dari sebelumnya 750 titik ini merupakan kesepakatan antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM dalam Rapat Kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI.
"Komisi VII DPR Rl sepakat dengan Menteri ESDM terkait pergeseran alokasi anggaran dari Ditjen Migas KESDM Rl sebesar Rp125 miliar kepada Badan Geologi Kementerian ESDM untuk program tambahan Sumur Bor sebanyak 250 titik," ujar Ketua Komisi VII DPR Rl, Gus Irawan Pasaribu dalam informasi tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.
Dengan kesepakatan tersebut, anggaran pembangunan sarana air bersih melalui sumur bor di Badan Geologi juga meningkat dari sebelumnya Rp429.080.000.000 menjadi Rp554.080.000.000.
Selain menyepakati tambahan alokasi anggaran untuk Badan Geologi, Komisi VII DPR Rl bersama dengan Menteri ESDM juga mendukung sepenuhnya pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah di bawah kewenangan Kementerian ESDM.
Baca juga: PUPR tambah sumur bor-artesis di Palu
Baca juga: ACT penuhi kebutuhan air korban bencana gempa di pengungsian
Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019
