"Berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) para penderita kekerdilan sangat rentan dengan kemiskinan. Jadi, saya harap Dinsos bisa memperjuangkan semua KK beranak kerdil masuk dalam PKH," ujar Lukman, pada Focus Group Discuccion (FGD) dengan tema 'Meretas Dilema Stunting di Kabupaten Majene' yang berlangsung di ruang rapat kantor Bapeda Majene, Senin.
FGD tersebut menghadirkan Dekan Fakultas Ekonomi Unsulbar Mujirimin M Yamin, sebagai narasumber.
Pemerintah Kabupaten Majene tengah menyusun basis data terpadu terkait prevalensi kekerdilan di daerah itu.
Basis data terpadu itu akan menjadi rujukan dari setiap upaya penanganan kekerdilan sehingga di Majene tidak ada lagi anak ataupun keluarganya yang tidak mendapatkan intervensi penanganan di lintas sektoral.
"Saat ini merupakan masa transisi penyusunan basis data terpadu kekerdilan," ucapnya.
Baca juga: Sulawesi Barat berembuk tanggulangi anak kerdil
Baca juga: Iriana ajak pengajar PAUD waspadai stunting
Ia juga berharap agar Dinas Kesehatan merampungkan data penderita kekerdilan di Majene dan segera diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dimasukkan dalam rekomendasi usulan PKH Majene ke pemerintah pusat.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Majene Ahmadiayah mengungkapkan, ada tujuh indikator yang menjadi penilaian Kementerian Sosial untuk diakomodir dalam PKH.
"Kita cuma bisa mengusulkan saja, karena ada tujuh indikator dan nanti pusat yang menentukan," ujar Ahmadiayah.
Sedangkan Kepala Bapeda Majene A Adlina Basharoe mengatakan, semua desa akan mendapat intervensi pemerintah, baik itu dari kementerian maupun lembaga.
"Dalam waktu dekat akan ada program pemberian Vitamin Angel yang juga bekerjasama dengan FKM Unhas. Ada 24 ribu botol yang kita siap bagikan dan kita akan luncurkan bersama dengan Unhas," kata Adlina Basharoe.
Kepala Dinas Kesehatan Majene dr Rahmat Malik mengatakan, program penanganan pencegahan kekerdilan telah banyak dilakukan oleh pemerintah, salah satunya, yakni pemberian tablet penambah darah, baik itu usia remaja dan usia subur.
"Salah satu dampak dari anemia juga mengarah ke kekerdilan. Selain itu program pemberian ASI eksklusif dan melibatkan pihak kepolisian untuk pembinaan masyarakat agar terlibat dalam kegiatan posyandu. Jadi sudah banyak inovasi dilakukan," kata Rahmat Malik.*
Baca juga: Bappenas minta dunia usaha selesaikan masalah gizi pekerja perempuan
Baca juga: KKP apresiasi Forikan dukung pemerintah cegah stunting
Pewarta: Amirullah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
