"Ini merupakan bentuk apresiasi yang bagus bagi JDIH BNP2TKI dan akan menjadi catatan prestasi untuk kami ke depan," kata Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut siaran pers tersebut, penghargaan diberikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dalam JDIH Nasional Award 2019 bertema "Penguatan JDIH dalam rangka percepatan Reformasi Hukum" yang diadakan di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kementerian BUMN operasikan Website JDIH
Menurut Tatang, JDIH Nasional Award merupakan bentuk motivasi untuk mendorong pemberian informasi hukum secara lengkap cepat dan akurat sebagai basis data informasi dan dokumen hukum.
JDIH BNP2TKI merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta sarana pemberian palayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
Dalam pemberian penghargaan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan JDIH Nasional Award merupakan wujud perhatian pemerintah kepada anggota JDIH.
Baca juga: BNP2TKI: TKI berpeluang besar berkarir di Ibaraki Jepang
Sejak 2017 pemerintah telah mencanangkan reformasi hukum dengan penguatan pembentukan peraturan perundangan undangan.
"Ini sangat erat strateginya dengan membentuk pusat analisa hukum dan membuat basis data dengan penguatan JDIH. Pemberian penghargaan yang layak agar bangsa ini ke depan semakin maju," kata Yasonna.
Yasonna mengatakan, penghargaan tersebut harus diikuti dengan langkah basis data yang lengkap, berkesinambungan dengan akurat dan cepat dengan teknologi informasi yang saat ini sudah 4.0.
"Data menjadi sangat penting, kita punya JDIH yang baik dan terintegrasi. Ini akan menjadi sumber informasi. Saya berharap kita terus mengembangkan diri, dan inovasi dalam pengelolaan digital informasi dan dokumentasi hukum," ujarnya.
Baca juga: BNP2TKI dorong remitansi nontunai pekerja migran
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
