Kominfo sebut terlalu cepat melompat ke digital buat hoaks merajalela

10 September 2019 18:26 WIB

Diskusi publik dengan tema keterbukaan informasi untuk memperkuat demokrasi dan 'good governance', di Gedung Komisi Informasi Pusat, Selasa (10/9/2019). Diskusi itu dihadiri sejumlah praktisi keterbukaan informasi publik, perwakilan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, partai politik, dan media massa. (ANTARA/ Abdu Faisal)

Ada usul amendemen UUD 1945 yang sudah mengalami empat kali amendemen.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Ferdinandus Setu mengatakan proses langsung melompat ke digital membuat informasi yang diterima masyarakat menjadi sedikit sehingga membuat hoaks semakin merajalela.

"Informasi yang diterima menjadi sedikit, tapi bicaranya banyak. Itu kemudian membuat hoaks merajalela, karena kita langsung masuk ke digital dan melompati literasi membaca. Padahal membaca kita sangat kurang," ujar pria yang juga disapa Nando itu, saat diskusi di Gedung Komisi Informasi Pusat Jakarta, Selasa.

Hoaks atau kabar palsu, kata Nando, telah menimbulkan demokrasi rasis berujung substansif mau melawan demokrasi prosedural yang selama ini dibangun dalam proses demokrasi bangsa.

"Itu kini jadi pergulatan kita bersama. Kemarin dalam pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif serentak, kita telah melihat adanya pertarungan itu," ujar dia.
Baca juga: Kominfo: Empat kelompok masyarakat target hoaks

Karena itu, Nando menyarankan agar diskusi-diskusi harus terus digalakkan. Entah itu mengutamakan prosedural atau mengutamakan substansif. Karena keduanya telah berkembang di masyarakat.

Ia mengatakan dalam hal itu, ada usul amendemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuat jembatan (link) bagaimana kedua proses demokrasi negara ini bisa berlangsung. Hal itu harus didiskusikan mengingat amendemen terakhir terjadi 21 tahun yang lalu.

"Ada usul amendemen UUD 1945 yang sudah mengalami empat kali amendemen. Apakah amendemen terakhir sudah menyelesaikan pergulatan demokrasi ini. Kemudian dengan amendemen terakhir, jalannya demokrasi sekarang seperti apa," kata dia.
Baca juga: Kominfo: Jangan terlalu reaktif terhadap isu negatif di Tanah Air

Selain itu, hadirnya Komisi Informasi (KI) menjadi peran sentral untuk memberitahukan kalau demokrasi yang telah dibangun benar-benar ditujukan buat rakyat.

"KI menjadi peran sentral membuat tranparansi informasi publik menjadi penting bagi masyarakat dan menunjukkan betapa demokrasi benar-benar ditujukan buat rakyat," ujar dia.
Baca juga: Kominfo perlambat Internet demi redam hoaks di Papua