Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pengusaha di Kalimantan Timur bersiap untuk memasok kebutuhan khususnya konstruksi pembangunan ibu kota negara.bagaimana memastikan kebutuhan bahan bangunan, barang dari luar Kaltim, apakah dari Kalsel, Kalteng atau Sulbar itu juga bukan hal yang jelek itu malah mendorong pergerakan ekonomi signifikan
"Kami dorong pengusaha lokal bisa mempersiapkannya dari sekarang," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata di Jakarta, Selasa.
Dengan begitu, kata dia, biaya untuk kebutuhan material konstruksi bisa lebih ditekan.
Jika pasokan material dipasok dari Jawa atau Sulawesi, Rudy menambahkan hal itu juga akan mendorong dan menghidupkan perdagangan antarwilayah
"Pengusaha lokal bisa mempersiapkan itu, bagaimana memastikan kebutuhan bahan bangunan, barang dari luar Kaltim, apakah dari Kalsel, Kalteng atau Sulbar itu juga bukan hal yang jelek itu malah mendorong pergerakan ekonomi signifikan," ujarnya.
Rudy menyebutkan lebih 50 persen wilayah Indonesia akan mengalami peningkatan perdagangan jika ibu kota dipindahkan ke wilayah yang memiliki konektivitas yang baik dengan provinsi lain.
Pemindahan ibu kota negara, lanjut dia, akan meningkatkan investasi di ibu kota baru dan provinsi sekitar.
Selain itu, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan meningkatkan produksi dari sejumlah sektor nontradisional seperti sektor layanan di antaranya sektor pemerintah, komunikasi, hotel, perdagangan, keuangan dan pendidikan.
Presiden RI Joko Widodo sebelumnya memutuskan sebagian kawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan.
Kepala Negara menjelaskan Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota, yakni risiko bencana yang minim dan memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia.
Selain itu, lokasi tersebut berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.
Di lokasi tersebut juga tersedia infrastruktur dan lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare.
Pemerintah menargetkan peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara akan dilakukan bertahap mulai tahun 2021 dan pemindahan ibu kota negara dimulai tahun 2024.
Baca juga: Bappenas sebut anggaran pemindahan ibu kota bisa direvisi
Baca juga: Bappenas paparkan dampak ekonomi pemindahan ibu kota di kongres dunia
Baca juga: Bappenas katakan BUMN ikut dilibatkan dalam pembangunan ibu kota baru
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
