"Krisis ekonomi dan keuangan Indonesia masih berlangsung hingga masa pemerintahan SBY. Namun demikian, BJ Habibie mampu menahan terjadinya krisis yang lebih dalam saat itu," kata Poputra di Manado, Kamis.
Baca juga: BJ Habibie wafat - Pramono Anung: Lima aspek kenang BJ Habibie
BJ Habibie secara resmi dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Habibie menggantikan Soeharto yang mundur sehari sebelumnya. Saat itu, situasi yang dihadapinya tidaklah mudah.
Saat itu, Habibie dihadapkan pada prospek ekonomi Indonesia yang benar-benar terpuruk dan tidak memiliki arah yang jelas. Bank rush terjadi secara masif karena ketakutan masyarakat kehilangan kekayaan.
Sementara itu, arus barang dan jasa mengalami hambatan karena adanya penjarahan, perusakan, dan berbagai aksi anarkis lainnya akibat kekerasan sosial di masyarakat.
Distribusi bahan pokok, khususnya beras, mengalami hambatan yang semakin berat karena kekeringan sehingga terjadi gagal panen.
Baca juga: BJ Habibie wafat, SBY dan keluarga melayat ke rumah duka
Kelangkaan bahan pangan terjadi di mana-mana. Harga-harga komoditas melambung tinggi sehingga memunculkan adanya ketakutan terjadinya kelaparan.
Namun, prestasi BJ Habibie mampu memulihkan kondisi perekonomian yang hanya berlangsung dalam kurun waktu 17 bulan dan tak lepas dari andil semua pihak.
Dia mengatakan Pak Habibie adalah sosok fenomenal yang pemikiran melampaui rata-rata pemikiran orang pada masanya terutama di Indonesia.
Sayangnya beliau membangun industri dirgantara tanpa didukung oleh industri pendukung secara memadai sehingga bagaikan orang melompat dari anak tangga pertama ke anak tangga keempat sehingga jatuh.
Dari prestasi BJ Habibie, dia telah meletakkan dasar-dasar penting pada industri dirgantara Indonesia. Pengembangan hasil karya ke depan adalah mengembangkan industri backward dari industri dirgantara untuk memperkuat local content dan daya saing industri.
Habibienomics, katanya, sebenarnya belum dapat dianggap sebagai suatu mazhab namun beliau telah meletakkan dasar-dasar yang baik untuk transparansi anggaran.
Dan di tangan beliau lahir UU No 22 thn 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU No 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi dasar Otonomi daerah yang ada saat ini.
"Ini merupakan karya terbaik di zaman beliau di tengah goncangan ekonomi, politik dan keamanan," jelasnya.
Baca juga: BJ Habibie Wafat, Presiden melayat dan ajak masyarakat doakan almarhum
Baca juga: Jejak prestasi BJ Habibie di Batam
Baca juga: Habibie wafat, DPR RI berkabung
Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
