"Konsisten saja kalau memang kebijakan itu sudah diambil dalam rangka pengendalian pencemaran udara, karena secara logika itu akan bisa menurunkan pencemaran udara," kata Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin kepada wartawan di sela Regional Workshop: Soot-free Urban Bus Fleet in Asia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis.
Konsistensi penerapan kebijakan untuk mengurangi lalu lintas kendaraan di jalanan itu, ia melanjutkan, mesti diikuti dengan penegakan hukum secara konsisten.
"Hindari juga, jangan sampai kebijakan ganjil-genap dijalankan, law enforcement (penegakan hukum) dijalankan 'memble' (tidak tegas)," ujar Ahmad, menambahkan, polisi harus tegas menindak setiap pelanggar kebijakan.
Ia mengatakan bahwa penerapan sistem ganjil-genap juga mesti mencakup kendaraan beroda dua karena menurut hasil kajian KPBB sepeda motor merupakan penyumbang emisi tertinggi (44,53 persen) disusul bus (21 persen), dan kendaraan sedan pribadi (16 persen).
Ahmad yakin, pencemaran udara akan turun setelah penerapan sistem ganjil-genap secara konsisten. Ia mengatakan, pengukuran harus dilakukan untuk memantau kualitas udara dalam jangka paling tidak tiga bulan untuk mengetahui apakah penerapan kebijakan itu efektif untuk menurunkan pencemaran udara.
"Dalam tiga bulan yakin itu akan turun, bisa tinggi kalau 28-46 persen bisa turun pencemaran udara," katanya.
Baca juga:
Jakarta peringkat ketiga kota terpolusi di dunia
KPBB usulkan standar emisi kendaraan bermotor di Indonesia
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
