"Kota Surabaya yang nanti akan kami jadikan percontohan pengembangan kebudayaan di Indonesia," kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid di sela-sela audiensi dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di rumah dinas wali kota Surabaya, Kamis.
Menurut dia, di Indonesia ini ada 514 kabupaten/kota sehingga tidak memungkinkan untuk dikunjungi semuanya. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya memilih kepala daerah yang memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan kebudayaannya, salah satunya adalah di Surabaya.
Hilmar mengatakan saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Agar semua kebijakan dan strategi kebudayaan bisa berjalan baik sesuai undang-undang tersebut, lanjut dia, harus dilakukan komunikasi dan konsultasi dengan kepala daerah yang memiliki komitmen untuk pemajuan kebudayaan.
Dalam audiensi yang juga dihadiri Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono ini, Hilmar mengatakan, sebagus apa pun kebijakan pemerintah pusat jika tidak diikuti dengan daerah yang memiliki perangkat yang cukup tidak mungkin bisa berjalan baik.
Untuk itu, kata dia, perlu ada kelembagaan dan pembenahan-pembenahan, seperti di kecamatan yang ada perangkat pamong budayanya. Tak hanya dari segi kelembagaan, tapi juga dari segi penganggarannya juga perlu dipikirkan.
"Walaupun di pusat anggarannya banyak, tapi kalau dibagi rata malah tidak dapat apa-apa. Makanya perlu ada prioritas. Anggaran di kelurahan mungkin bisa juga dipakai untuk pengembangan kebudayaan. Ini yang kita diskusikan dengan Ketua DPRD Kota Surabaya," katanya.
Agar pemajuan kebudayaan ini berkembang baik di daerah, kata Hilmar, Ditjen Kebudayaan akan memberikan kegiatan yang subtansial, seperti menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) yang diperuntukkan perangkat kebudayaan.
"Untuk urusan kebudayaan ini cukup rumit karena melibatkan berbagai pihak seperti kurator, desainer, tenaga ahli yang bergabung dalam barisan kebudayaan. Kalau di Surabaya sudah banyak yang dilakukan, seperti melakukan pelestarian cagar budaya dan menyelenggarakan festival-festival. Bu Risma sudah sangat ahli menggandeng stakeholder untuk pemajuan kebudayaan," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku senang jika Surabaya dijadikan percontohan pengembangan kebudayaan di Indonesia. Namun Wali Kota Risma ingin perkembangan kebudayaan tidak hanya maju di Surabaya, tapi juga daerah-daerah lainnya.
"Sebetulnya saya ingin daerah lain juga berkembang. Kekayaan Indonesia itu sangat luar biasa dari sisi budaya. Melalui budaya bisa membangun toleransi, khususnya di kalangan anak-anak. Bahwa kita satu keluarga. Rasa itu harus terus dipupuk," ujarnya.
Wali kota yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan ini menyarankan, agar Ditjen Kebudayaan kembali menggelar dan mengembangkan Kongres Pelajar Nusantara. Dalam kongres tersebut tak sekadar kongres, tapi ada realisasi fisiknya seperti festival budaya yang setiap tahun keliling Indonesia.
"Dulu Surabaya pernah menjadi tuan rumah Kongres Pelajar Nusantara. Sekarang menurut saya perlu dikembangkan lagi. Tapi acaranya tidak sekadar kongres. Kalau hanya kongres nanti hanya dihadiri pejabat-pejabatnya. Tapi harus ada delegasi yang menampilkan kebudayaan dan keseniannya. Jadi benar-benar realistik. Berbagai macam kebudayaan itu kita jadikan perekat persatuan Indonesia," katanya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
