"Tantangan pertama adalah bonus demografi yang tidak merata di setiap provinsi di Indonesia," kata Hasto dalam Sarasehan Nasional Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang diadakan di Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat.
Hasto menyebut terdapat anomali bonus demografi di beberapa provinsi. Karena itu perlu kajian mendalam untuk mengantisipasi anomali yang ada di provinsi-provinsi tersebut.
Baca juga: BKKBN ajak generasi milenial Babel manfaatkan bonus demografi
Baca juga: BKKBN: Bonus demografi harus jadi anugerah
Karena masing-masing provinsi memiliki karakter yang berbeda-beda, maka kajian yang dilakukan juga harus berbeda. Bahkan kajian di tingkat kabupaten/kota juga bisa berbeda.
"Kajian di setiap provinsi, setiap kabupaten/kota penting dilakukan untuk mengantisipasi tantangan bonus demografi yang tidak merata," tuturnya.
Tantangan bonus demografi berikutnya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Hasto mengatakan perlu ada upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pemenuhan gizi keluarga.
"Tantangan selanjutnya adalah peran pemerintah daerah yang masih rendah. Pemerintah daerah seharusnya bisa mendukung bonus demografi melalui inovasi-inovasi yang dilakukan di daerah," katanya.
Hasto menjadi salah satu narasumber dalam Sarasehan Nasional Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang merupakan kerja sama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kementerian Dalam Negeri dan BKKBN.
Selain Hasto, narasumber lainnya adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro dengan narasumber pakar komunikasi Prof Effendy Ghozali.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo hadir menyampaikan pidato kunci mewakili Menteri Tjahjo Kumolo.
Baca juga: BKKBN : Budaya merantau jadi kendala Sumbar menikmati bonus demografi
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
