Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan modus operandi baru pembakaran lahan, yakni persaingan politik dalam rangka pemilihan kepala daerah.Itu (alasan politik) juga saya minta ditindak dengan tegas, tangkap saja, hukum seberat-beratnya. Karena itu jelas-jelas merugikan kepentingan umum."
"Muncul baru sekarang kan, ada modus operandi baru. Pembakaran hutan karena politik di Palangkaraya (Kalimantan Tengah) itu. Misalnya, membakar hutan karena ada persaingan politik dalam rangka pilkada," katanya di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Malaysia tegaskan tidak kirim nota protes terkait asap karhutla
Baca juga: Menhub sebut kabut asap belum berdampak serius bagi penerbangan
Baca juga: Kabut asap karhutla naikkan biaya hidup di Pekanbaru
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri membahas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Kantor Kemenko Polhukam.
Dari hasil peninjauannya di lapangan terkait karhutla, Wiranto menyebutkan penyebab kebakaran hutan yang bersifat alami hanya satu persen, sementara 99 persen perbuatan manusia.
"Nah, perbuatan manusia ini ternyata macam-macam. Memang bisa datang dari para peladang yang secara tradisional turun menurun melakukan pembakaran hutan menjelang musim hujan. Ini sudah bisa dieleminasi sebenarnya," katanya.
Kemudian, kata dia, ulah korporasi juga yang sebenarnya sudah dapat dikurangi, terutama dengan penerapan hukum yang tegas dan lugas.
Apapun ulah manusia yang menjadi penyebab karhutla, Wiranto menegaskan bakal ditindak tegas karena sudah merugikan banyak orang, termasuk untuk kepentingan politik, sebagaimana disampaikannya tadi.
"Itu (alasan politik) juga saya minta ditindak dengan tegas, tangkap saja, hukum seberat-beratnya. Karena itu jelas-jelas merugikan kepentingan umum," katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
