Ada keluhan dari unsur TNI-Polri karena ada kurang kepedulian dari pejabat daerah
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan laporan dari petugas di lapangan bahwa pejabat daerah kurang peduli dengan wilayahnya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
"Ada keluhan dari unsur TNI-Polri karena ada kurang kepedulian dari pejabat daerah. Saya tidak menyinggung siapa, tidak mungkin, tapi rata-rata pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten-kota," kata Doni dalam konferensi pers penanganan karhutla di gedung Graha BNPB Jakarta, Sabtu.
Doni menyebut laporan tersebut berasal dari unsur komandan TNI-Polri yang bertugas di wilayah kebakaran hutan dan lahan.
Baca juga: BNPB: Januari-Agustus 2019, kebakaran hutan capai 328.724 hektare
Baca juga: Karhutla meluas, satgas terhambat kondisi 4 heli
"Bahkan saat ada undangan rapat tidak pernah hadir. Padahal penyebab kebakaran hutan 99 persen karena ulah manusia," tegas Doni.
Ia mengungkapkan bahwa 80 persen dari seluruh hutan dan lahan yang terbakar di kemudian hari akan berubah menjadi ladang perkebunan.
Doni mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo menghubunginya langsung dan meminta agar pemerintah daerah juga harus ditugaskan melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Ia meminta kepada seluruh elemen, khususnya pada pejabat-pejabat daerah mulai dari bupati-walikota, camat, lurah, hingga RT-RW juga turut membantu untuk bersinergi melakukan upaya pengendalian karhutla.
"Kita tidak ingin kehabisan tenaga, energi, uang, biaya dan sebagainya hanya karena penanganan belum optimal. Sekali lagi saya berharap bupati, wali kota, camat, lurah lebih peduli," kata Doni.
Baca juga: Kepala BNPB minta korporasi pembakar lahan ditindak tegas
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
